Rabu, 18 Mei 2011

Kasus Badami-Pangkalan Jalan Terus

Logo Kejaksaan Negeri
The Karawang Post.Com - Rumor santer yang beredar di kalangan pemborong Karawang yang mengatakan bahwa pada hari ini. Rabu (18/5) Koordinator Forum Asosiasi (pemborong) Tahun Anggaran 2010 di Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Maksudi dan Isnianto dipanggil Kejaksaan Negeri Karawang ternyata tidak benar.

Hal itu dibantah oleh Kasie Pidsus Ajie Kalbu Pribadi SH di Kantornya, kepada The Karawang Post.Com menyatakan, “hari ini yang dipanggil adalah Syarif Hidayat dan Yani Widiyani. Mengenai Maksudi dan Isnianto tadinya sudah dijadwalkan pemanggilan pada hari Senin (16/5) kemarin, tapi karena libur, maka pemanggilan mereka diundur jadi minggu depan,” ujarnya.   

Seperti sudah diketahui sebelumnya, Yet Dimyati (Mantan Kadin BMP), Dede Sutriyono (Kabag Perencanaan BMP), Yani Widiyani (Mantan Kabag Perencanaan BMP) dan Syarif Hidayat (Pemborong) telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus peningkatan jalan Bapang (Badami - Pangkalan) yang menggemparkan publik Karawang itu. Mereka sudah di jebloskan ke dalam LP Warung Bambu Karawang sebagai tahanan titipan kejaksaan. “Pemanggilan Syarif dan Yani hari ini bukan hanya mengenai Kasus Bapang saja, tapi mengenai keseluruhan permasalahan di Dinas BMP selama ini,” tegasnya.  

Kemudian Aji menambahkan, “Kenapa Syarif dijadikan tersangka? karena dalam hal ini kesalahan tidak dalam pekerjaan saja, tapi dari awal sampai akhir, dari proses tender, lelang, pelaksanaannya seperti apa? Terus hasil dari pelaksanaan tersebut juga seperti apa? Kemudian apakah ada indikasi-indikasi tertentu? Nah… item-item itulah yang akan digali oleh kejaksaan.”

Kasie Pidsus memaparkan pandangannya, "bahwa untuk ke depan yang akan datang, masalah pelelangan, atau tender proyek haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan tradisi lama yang negatif. Tender pekerjaan diukur dalam kapasitas keahlian, dan tiap pemborong harus betul-betul melaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kelengkapan administrasinya, maka ketika LPSE diterapkan, para pemborong sudah betul-betul siap.

Jadi menang atau tidaknya pemborong dalam pelaksanaan tender proyek, bukan karena adanya unsur kedekatan dengan pihak tertentu. Hal ini juga untuk mencegah adanya monopoli dalam proyek-proyek besar, seperti yang telah terjadi pada masa lalu,” tegas Kasie Pidsus Aji Kalbu Pribadi SH. (Tim)