Puisi Pendemo untuk Kajari dan Bupati Karawang

Logo 5 LSM, Aliansi Besar Karawang

Karawang ku sayang Karawang ku malang…
Lumbung padi yang berubah jadi ladang korupsi
Pangkal perjuangan yang tinggal kenangan
Kerakusan keserakahan dan kemunafikanTelah merubah kebesaran namamu…

Itulah sepenggal bait puisi yang menjadi wujud keprihatinan kalangan masyarakat, atas apa yang terjadi di Karawang saat ini. Karena pada kenyataannya ketidakberdayaan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat menjadi faktor utama bagi para oknum pejabat yang bermoral bejat untuk membodohi rakyat.

Ditengah luar biasanya program pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, serta teriakan rakyat yang menuntut kesejahteraan, malah dijadikan momentum untuk melakukan tindakan penyelewengan-penyelewengan, termasuk di Kabupaten Karawang. Sebut saja perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain-lain, yang malah dijadikan ladang korupsi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan atau program-program pertanian dari mulai pengadaan bibit, bantuan pupuk, perbaikan jaringan irigasi sampai dengan bantuan pengembangan bagi kelompok tani (Gapoktan) yang tidak tepat sasaran dan dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi, sungguh ini sangat memalukan.Dibidang kesehatanpun tidak ketinggalan, baik Dinas Kesehatan maupun RSUD Karawang.                                                    

Kejari Karawang dalam Karikatur

Dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran begitu besar peluang terjadinya, dari mulai pemeliharaan gedung, pengadaan barang dan jasa, pengadaan obat-obatan, dana cukai serta terjadinya dobel anggaran dll. Temasuk salah satunya adalah pengadaan alat kesehatan di bagian Radiologi yang diduga tidak sesuai spek yang ada. Sungguh ini perbuatan yang sangat biadab, karena terjadi pada saat pemerintah daerah begitu gencar membangun tingkat kesehatan masyarakat. Namun sayang tidak dibarengi dengan niatan yang tulus, yang ada hanyalah dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi sehingga masyarakatlah yang menjadi korban.

Yang lebih ironis lagi adalah dugaan pelanggaran dan penyelewengan yang terjadi di tempat di mana wakil rakyat berkumpul, yaitu di Sekretariat Dewan. Diawali dengan sifat keserakahan dan egoisme salah satu pejabat sekretariat dewan, yang berlanjut kepada ketidak harmonisan suasana kerja, yang menimbulkan kecemburuan sosial sehingga terkuaklah dugaan korupsi dan gratifikasi di sana. Dari mulai anggaran rapat, anggaran pelatihan, kunjungan kerja sampai kepada upah pekerja yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya.

Kenyataan di atas menjadi sebuah PR besar bagi Bupati Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang untuk membenahi bobroknya kinerja OPD dan bobroknya moral oknum pejabat yang selalu mencari kesempatan untuk melakukan korupsi. Kalangan masyarakat berharap besar kepada Bupati dan Kajari, hal ini tidak lebih untruk mendorong terciptanya pemerintahan Karawang yang bersih dan bebas dari KKN, dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua sektor.


Sanggupkah Bupati Karawang bertindak tegas?
Beranikah Kajari Karawang memberantas para koruptor?
Ataukah membiarkan masyarakat terus menjadi korban?
Kejalangan para pejabat yang bermoral bejat?