The Karawang Post.Com – Kantor pemerintah daerah (Pemda) Karawang di goncang demo lagi, Selasa (27/9). Kali ini Pemda Karawang didatangi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Islam Karawang (KMIK) Jakarta. KMIK adalah Organisasi Kemahasiswaan Karawang di Jakarta yang notabene anggotanya orang-orang or mahasiswa asal Karawang. Mereka menuntut bupati Karawang H Ade Swara menjelaskan dugaan kasus penyimpangan program umroh yang bersumber dari APBD Karawang tahun 2011.
Salah seorang demonstran, Khairul Irfan, menduga telah terjadi politisasi program perjalanan ibadah keagamaan atau umroh di Pemkab Karawang. Karena, peserta program itu bukan berasal dari kalangan tokoh dan ulama yang berjasa terhadap pembangunan daerah dan pengembangan umat. "Ada indikasi peserta program umroh itu para Tim Sukses bupati dan wakil bupati. Itulah yang mengundang tanda tanya besar.
Karena itu, bupati harus menjelaskan secara rinci mengenai masalah ini," tegas Khairul Irfan. Ia mengaku sudah mengajukan permohonan data atau pertanyaan ke Bagian Kesra Pemkab Karawang, agar menjelaskan seputar program umroh itu. Dalam pengajuannya disebutkan agar Bagian Kesra Pemkab Karawang menjelaskan seputar program umroh, landasan hukum, dan peserta program umroh tersebut.
Setelah para mahasiswa memperolah data itu, pegawai di Bagian Kesra malah meminta para mahasiswa tidak mempublikasikan data seputar program umroh itu. Bahkan, para mahasiswa juga sempat diancam agar tidak menyebarkan data mengenai program umroh pemkab Karawang. "Bagian Kesra sudah jelas menutup-nutupi program umroh dengan menggunakan dana APBD, dan itu menyalahi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik," beber Khairul.
Dikatakannya, di antara informasi yang diperoleh para mahasiswa dari Bagian Kesra Pemkab Karawang ialah program tersebut merupakan hasil kompromi antara pihak legislatif dengan eksekutif. Bahkan, pihak Kesra juga menginginkan agar program tersebut dihapus. "Itu menjadi semakin aneh dan mengundang banyak pertanyaan tentang program umroh tersebut," katanya.
Atas hal tersebut, para mahasiswa menuntut bupati Karawang H. Ade Swara menjelaskan terkait program itu, serta menjelaskan pula tentang adanya kasus penyalahgunaan dana APBD untuk program umroh tersebut. Sementara itu dalam aksinya, para mahasiswa selain membentangkan spanduk, mereka juga membakar dua buah bantal-guling sebagai simbol bupati Karawang dan istrinya. (Tim)
Setelah para mahasiswa memperolah data itu, pegawai di Bagian Kesra malah meminta para mahasiswa tidak mempublikasikan data seputar program umroh itu. Bahkan, para mahasiswa juga sempat diancam agar tidak menyebarkan data mengenai program umroh pemkab Karawang. "Bagian Kesra sudah jelas menutup-nutupi program umroh dengan menggunakan dana APBD, dan itu menyalahi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik," beber Khairul.
Dikatakannya, di antara informasi yang diperoleh para mahasiswa dari Bagian Kesra Pemkab Karawang ialah program tersebut merupakan hasil kompromi antara pihak legislatif dengan eksekutif. Bahkan, pihak Kesra juga menginginkan agar program tersebut dihapus. "Itu menjadi semakin aneh dan mengundang banyak pertanyaan tentang program umroh tersebut," katanya.
Atas hal tersebut, para mahasiswa menuntut bupati Karawang H. Ade Swara menjelaskan terkait program itu, serta menjelaskan pula tentang adanya kasus penyalahgunaan dana APBD untuk program umroh tersebut. Sementara itu dalam aksinya, para mahasiswa selain membentangkan spanduk, mereka juga membakar dua buah bantal-guling sebagai simbol bupati Karawang dan istrinya. (Tim)
