Editorial Cartoon

Editorial Cartoon

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat
Kantor Bupati Karawang

Saturday, August 25, 2012

Kendaraan Operasional Desa Dipastikan Akan Dibagikan Tahun Ini


Ilustrasi : Bupati dan Mobil Operasional Desa
The Karawang Post.com - Menjawab kesimpangsiuran informasi mengenai kepastian pengadaan kendaraan operasional untuk seluruh desa di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang, H. Ade Swara menegaskan bahwa kendaraan operasional desa tersebut dapat dipastikan akan dibagikan pada tahun anggaran 2012. Penegasan itu disampaikan secara langsung oleh Bupati H. Ade Swara dihadapan para kepala desa dan camat se-Kabupaten Karawang di Lapang Karang Pawitan Karawang, Jumat (24/8).

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini terus menjunjung tinggi aturan dan tata tertib administrasi pemerintahan yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) senantiasa berhati-hati dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan daerah, termasuk dalam kaitan dengan program bantuan kendaraan operasional untuk pemerintahan desa.

Terkait program bantuan kendaraan operasinal desa, Bupati mengatakan bahwa Pemda saat ini tengah mengkaji alternatif terbaik yang akan digunakan untuk pelaksanaan program tersebut. Hingga saat ini, terdapat beberapa opsi (pilihan) bagi pelaksanaan program itu, antara lain dapat berupa pinjam pakai, bantuan keuangan bagi pemerintah desa, bantuan kendaraan operasional desa, serta sejumlah opsi lainnya.

Terkait dengan opsi-opsi tersebut, Bupati kembali menjelaskan bahwa Pemda telah menitik beratkan pada opsi pinjam pakai untuk pengadaan kendaraan operasional desa. Opsi pinjam pakai tersebut dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi pemda, pemerintah desa, maupun masyarakat desa itu sendiri, dimana salah satunya untuk menghindari dan meninimalisir adanya penyalahgunaan kendaraan desa diluar kepentingan masyarakat luas.

Bupati melanjutkan, terkait aturan dan tata tertib administrasi pemerintahan yang ada, Pemda perlu untuk merubah dan mereposisi kembali nomenklatur terkait pengadaan kendaraan operasional untuk desa tersebut.  dengan demikian, program pengadaan kendaraan operasional untuk desa dapat lancar dan tertib administrasi.

Bupati juga menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya ini adalah untuk memperjelas kembali permasalahan terkait dengan pengadaan kendaraan operasional untuk desa, karena banyak pihak, termasuk para kepala desa itu sendiri yang ternyata belum mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar, sehingga terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Bupati kembali mengingatkan seluruh jajarannya, termasuk para kepala desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak terpancing isu-isu yang belum jelas kebenarannya, melainkan terlebih dahulu melakukan crosscek kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi, guna menghindari adanya kesalahpahaman dan misinformasi di masyarakat. (Tim)