Bupati Karawang Gelar Mutasi di Tirtajaya, Wawan Menjadi Kadisdikpora

Karawang Post – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II pada Sabtu, 21 Juni 2025.

Gelar mutasi dirangkaikan dengan penanaman pohon mangrove di Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Karawang tahun 2025.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan untuk penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Bupati mengatakan, bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.

“Ini merupakan upaya kami dalam penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, serta untuk kebutuhan organisasi. Dan saya tegaskan, sama sekali tidak ada jual beli jabatan,” ujar Bupati Aep.

Ia berharap kepada para pejabat yang telah dilantik untuk segera bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Mari kita bekerja bersama, sama-sama bekerja. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan prioritas utama kita ke depan,” tegasnya.

Bupati Aep juga mengatakan bahwa dalam penanaman mangrove tersebut juga turut melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Penanaman mangrove hari ini ada 2000 pohon dan melibatkan kepala desa, masyarakat, serta tokoh agama. Ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa proses rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan sistem merit dan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebanyak 11 pejabat eselon II yang masuk dalam rotasi mutasi, tetapi hari ini ada 10 yang dilantik karena satu orang sedang melaksanakan ibadah haji,” katanya.

Dalam pelantikan tersebut, Abas Sudrajat kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Abas diisi oleh Suwandi yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Sujana Ruswana yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini dipercaya menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kini diemban oleh Mahpudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD.

Wahidin yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kini bertugas sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Sedangkan Agus Kurnia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, kini memimpin Dinas Perikanan.

Perubahan juga terjadi pada Yayat Hidayatulloh yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Wawan Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Sedangkan Eka Sanatha bergeser dari posisi Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Posisi sebelumnya di BPKAD kini diisi oleh Asep Hazar yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sementara itu, Arief Bijaksana Maryugo yang sebelumnya menduduki posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.

Pemkab Karawang berharap, rotasi dan mutasi ini dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan mendorong akselerasi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menurut sumber terpercaya di BKPSDM yang tak mau dipublikasikan namanya kepada Karawang Post mengatakan, mutasi akan terus berlanjut beberapa bulan ke depan, karena masih banyak jabatan yang kosong dan rangkap jabatan. (***TIM)

 

Program Strategis Pemkab Karawang untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, Proteksi Lahan Pertanian, Kesehatan Petani dan Asuransi Gagal Panen

Karawang Post – Pemerintah Kabupaten Karawang terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program strategis.

ASDA II Sekretariat Daerah Karawang Arief Bijaksana Maryugo dalam sambutannya di acara Rapimkab IV dan Pengukuhan Dewan Pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) KADIN Karawang Sisa Masa Bakti 2021-2026 di Resto Dewi Air, Sabtu (14/06/2025). 

Arief memaparkan program strategis Pemkab Karawang untuk mewujudkan ketahanan pangan. 

“Dulu kita penyumbang stok beras Nasional nomor satu, sekarang kedua setelah Kabupaten Indramayu,” kata Arief. 

Menurutnya, Pemda Karawang sekarang sedang genjot agar kembali jadi nomor satu dengan menggulirkan sejumlah program strategis diantaranya supaya petani lebih bersemangat itu dimulai dari orangnya (Petani) sudah dilindungi dengan jaminan kesehatan, lalu resiko pekerjaan sudah dijamin dengan jaminan ketenagakerjaan. 

Kemudian perlindungan produksinya, pemerintah sudah menjamin ketika alami gagal panen dilindungi dengan asuransi gagal panen. 

“Termasuk lahannya sudah kita lindungi dari 100 ribu lebih hektare sawah itu sudah dilindungi 86 ribu hektare, itu sudah dikunci dengan Perda LP2B, artinya itu sudah tidak bisa lagi dialihfungsikan dan supaya menjaga produktivitas beras dan supaya ketahanan pangannya terjaga juga,” tutupnya. 

Untuk diketahui, sumber dari BPS  Jabar, berikut produksi padi (dalam ton) terbesar lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 : 

1. Kabupaten Indramayu 1.399.352,12.

2. Kabupaten Karawang 1.041.530,95.

3. Kabupaten Subang 968.941,45.

4. Kabupaten Cianjur 630.847,78.

5. Kabupaten Cirebon 510.632,02.

(***TIM).

 

 

Sering Terjadi Kecelakaan Maut di Jalan Nasional Rusak Berat, Bupati Karawang Ambil Alih Perbaikan Demi Keselamatan Warga

Karawang Post – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang atas intruksi Bupati Karawang H Aep Syaeuloh langsung mengambil langkah tegas memperbaiki jalan rusak di ruas jalan Nasional Pantura.

Keputusan ini diambil Bupati Karawang setelah pemerintah pusat melalui Satker PPK 1.1 Kementerian PUPR dinilai lambat dalam menangani kerusakan jalan di wilayah tersebut.

Ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, terutama di kawasan Klari–Cikampek–Jatisari, jalan rusak parah, berlubang dan telah menimbulkan banyak kecelakaan lalu lintas.

Menurut Bupati Aep, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan warga. Ia mengaku sudah berulang kali menyampaikan permintaan resmi kepada Satker PPK 1.1 agar segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut, namun tidak kunjung mendapat respons yang jelas.

“Ini kami ambil alih. Untuk wilayah jalan Nasional, kami perbaiki dulu. Saya tetap tanggung jawab demi keselamatan warga, meskipun ini merupakan kewenangan pusat,” kata Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mkepada wartawan, Selasa (10/06/2025).

Ia menambahkan bahwa Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR agar upaya perbaikan sementara ini tidak menyalahi aturan.

Bupati menegaskan bahwa langkah ini diambil murni karena alasan keselamatan. Ia menyebutkan bahwa ruas jalan Nasional di Karawang merupakan jalur vital dengan tingkat mobilitas tinggi. Kerusakan yang dibiarkan terlalu lama dapat membahayakan banyak pengendara dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Aep juga telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah titik kerusakan, termasuk di Jalan Raya Pantura wilayah Jatisari. Dalam kunjungannya, ia meminta petugas dari Kementerian PUPR untuk segera mempercepat perbaikan jalan berlubang dan rusak parah itu.

Sejumlah titik saat ini memang mulai diperbaiki oleh petugas dari Satker PPK 1.1 Jawa Barat. Namun, mengingat kecepatan penanganan yang dianggap belum maksimal, Pemkab Karawang memutuskan untuk langsung turun tangan, demi memastikan keselamatan pengguna jalan.

Langkah Bupati Aep ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang berharap agar jalan-jalan Nasional di Karawang bisa segera dalam kondisi layak dan aman untuk dilalui pengendara ndan jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. (***TIM)

ADVERTORIAL: Qurbanmu, Keikhlasanmu, Mewujudkan Karawang Maju. Sambutan Bupati dalam Gelar Shalat Idul Adha di Lapang Karangpawitan

Karawang Post – Dalam sambutannya Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan, Idul Adha adalah hari yang penuh makna, hari dimana seluruh umat islam di seluruh dunia memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan keikhlasan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Hal itu dikatakan Bupati Karawang selaku pimpinan daerah dalam gelar pelaksanaan Shalat Idul Adha Tahun 1446 H/2025 M di Lapangan Karangpawitan, Jumat (6/6/2025) pagi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekertaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, beserta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta unsur masyarakat Karawang lainnya.

“Nilai-nilai keimanan dan keikhlasan serta ketaatan total kepada Allah SWT menjadikan pelajaran utama dari Idul Adha. Menjadikan wujud ketakwaan dan menguatkan kepedulian, kesolidaritasan antar sesama,” ucapnya.

Untuk diketahui, tema pada pelaksanaan shalat Idul Adha tahun ini adalah Qurbanmu, Keikhlasanmu, Mewujudkan Karawang Maju menjadi tema besar pada tahun ini.

Tema ini mengandung makna yang dalam, bahwa setiap, bentuk pengorbanan dan keikhlasan yang kita berikan baik dalam bentuk qurban, tenaga, waktu, maupun pikiran adalah bagian dari upaya pembangunan masyarakat dan daerah menuju lebih baik, adil, dan lebih sejahtera.

“Di tengah keberkahan Idul Adha ini, atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan rasa syukur yang mendalam. Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke 10 kali secara berturut-turut,” ungkapnya.

“Hasil) ini bukan hanya sekedar pencapaian administrasi, melainkan adalah cermin tata kelola keuangan daerah yang semakin sehat, profesional, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat,” kata Bupati..

“Pencapaian tersebut adalah amanah besar untuk terus memastikan, bahwa setiap rupiah yang dikelola Pemkab Karawang membawa manfaat bagi masyarakat, mempercepat pembangunan, serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. TIM***).

Rayakan HUT ke-38 Perumdam Tirta Tarum, Semakin Tangguh, Berkomitmen Nyata Untuk Karawang Maju

Karawang Post – Bupati Karawang H Aep Syaepuloh, bersama Direktur Utama Perumdam Tirta Tarum, Dr. Ade Dikdik Isnandar pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 Perumdam Tirta Tarum, Rabu (28/5/2025).

Dalam momentum HUT ke-38, Perumdam Tirta Tarum tersebut adalah menandai tonggak penting dalam sejarah perjalanan dengan meresmikan Kompleks Kantor Layanan dan Distribusi SPAM Regional Jatiluhur I yang berlokasi di Parkland Podomoro, Karawang, Rabu (28/5/2025).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, bersama Direktur Utama Perumdam Tirta Tarum, Dr. Ade Dikdik Isnandar.

Sejak berdiri pada 23 Mei 1987 sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karawang, Perumdam Tirta Tarum terus berkomitmen memberikan layanan air bersih bagi masyarakat.

Dengan mengusung tema "Tangguh Melayani dan Tumbuh untuk Karawang Maju", peringatan tahun ini digelar di lokasi SPAM Regional sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam proyek strategis nasional.

Sinergi Nasional untuk Layanan Air Lebih Baik

Direktur Utama Perumdam Tirta Tarum, Dr. Ade Dikdik Isnandar, menjelaskan bahwa SPAM Regional Jatiluhur I merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kementerian PUPR.

Melalui proyek SPAM berkapasitas 350 liter per detik, Perumdam Tirta Tarum bertindak sebagai offtaker untuk mendistribusikan air kepada masyarakat, baik pelanggan eksisting maupun calon pelanggan.

“Investasi ini merupakan bagian dari skema kerja sama jangka panjang, di mana air curah dibeli oleh Perumdam selama 34 tahun sebagai bentuk pengembalian investasi pemerintah pusat melalui BUP PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur,” jelas Ade.

Rangkaian Acara dan Penghargaan Spesial

Untuk memeriahkan HUT ke-38, berbagai kegiatan digelar, mulai dari pemberian hadiah kepada pelanggan loyal, seperti payung, jam tangan, laptop, TV, hingga sepeda motor.

Pegawai berdedikasi juga mendapat apresiasi, termasuk hadiah umrah bagi mereka yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun dan yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu, santunan diberikan kepada anak yatim, dan doorprize menarik dibagikan kepada para pegawai.

Capaian Membanggakan

Dalam kurun waktu penugasan direksi selama 1 tahun 9 bulan, Perumdam Tirta Tarum telah mencatat berbagai pencapaian signifikan:

•           Kapasitas WTP meningkat dari 1.146 LPS menjadi 1.386 LPS.

•           Jumlah Sambungan Langganan (SL) naik dari 105.001 menjadi 113.000.

•           Cakupan layanan teknis bertambah dari 20,42% menjadi 23,01%.

•           SPAM Regional Jatiluhur I siap beroperasi penuh (COD) pada Desember 2024.

•           Pengakhiran dan pengambilalihan WTP Cikampek akan dilakukan akhir 2024.

•           Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2023 dan 2024.

•           Kenaikan laba bertahap dari Rp6,4 miliar (2022) menjadi Rp11,1 miliar (2024),

dengan target Rp18 miliar pada 2025.

•           Skor kinerja dari BPKP Jabar meningkat dari 3,24 menjadi 4,18.

•           80% pembangunan backbone IT telah tercapai.

•           Peluncuran inovasi layanan seperti aplikasi pelanggan, rumah air Taruma+, dan

mobil layanan keliling.

•           Penguatan tata kelola melalui penyusunan berbagai dokumen manajemen dan

operasional.

Visi 2028: Menjadi BUMD Air Minum Terbaik Nasional

Dengan fondasi yang kuat, Perumdam Tirta Tarum menargetkan menjadi salah satu BUMD air minum terbaik di tingkat nasional pada 2028. Namun, Dr. Ade Dikdik juga menyampaikan bahwa perusahaan masih terus belajar dan memperbaiki diri.

“Kami menyadari, apa yang sudah kami capai belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Untuk itu, kami membuka diri atas segala masukan, kritik, dan saran guna terus meningkatkan pelayanan dan kinerja ke depan,” pungkasnya.

Perayaan HUT ini bukan hanya ajang syukuran, melainkan juga refleksi atas perjalanan panjang dan komitmen Perumdam Tirta Tarum dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Karawang. (***Tim)

ADVERTORIAL : Bupati Karawang Gelar Jobfair 2025 Berkomitmen Menyerap Tenaga Kerja Sediakan 1.800 Loker Khusus Ber-KTP Karawang

Karawang Post – Pemerintah Daerah  Kabupaten Karawang menggelar Gebyar Jobfair 2025 yang berlangsung dari tanggal 28 Mei-12 Jui 2025 secara online melalui infoloker.karawangkab.go.ig.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati dan Wakil Bupati Karawang di Aula Gedung Singaperbangsa lantai 3, Rabu (28/5/2025) siang, menggandeng 61 perusahaan dengan 1.800 lowongan pekerjaan (loker) untuk pelbagai sektor, di antaranya sektor manufaktur dan perbankan. Seluruh loker diperuntukan untuk warga ber-KTP Kabupaten Karawang.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, mengatakan, digelarnya Jobfair merupakan salah satu komitmen Pemkab Karawang dalam menyerap tenaga kerja serta meminimalisir praktik ilegal di Kabupaten Karawang.

“Selama sekitar dua pekan ke depan, kami mengajak seluruh masyarakat ber-KTP Karawang yang sedang mencari kerja untuk mengikuti job fair (bursa kerja) tahun 2025,” kata Bupati.

Menurut Bupati, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu program dari Seratus Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati (Sehati). Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh perusahaan atas kerjasama dan dukungan terhadap Jobfair 2025.

“Kami atas nama pemda mengucapkan terima kasih atas Kerjasama berkontribusi bapak ibu dalam jobfair ini. InsyaAllah kalau bapak ibu memerlukan sarana untuk testnya boleh menggunakan fasilitas kami dan apabila ada intervensi sampaikan kepada kami,” pungkasnya. (***TIM)

 

DP3A Karawang Kalau Tidak Becus Kerja, Bubarkan Saja

Karawang Post – Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang, jika tidak becus kerja lebih baik dibubarkan saja. Pernyataan keras dikatakan Heigel tokoh pemuda dan pemerhati kebijakan Pemkab Karawang.

“Daripada menghabiskan uang APBD, padahal tujuan rakyat bayar pajak bukan untuk ongkang-ongkang kaki pejabat yang tidak becus kerja, tujuan rakyat bayar pajak untuk gaji penyelenggara negara supaya kerja, turun ke lapangan,” tegas Heigel saat ditemui di Markas Besar kantor Jaringan Hukum Indonesia (JHI) Karawang. Sabtu (17/05/2025).

Di sisi lain, Heigel mengamini berita viral praktisi hukum dan pemerhati anak dari Dhigdaya Center, Darus Hayina mengecam keras pemerintah daerah, khususnya DP3A Kabupaten Karawang yang seharusnya bisa lebih proaktif dalam menangani isu-isu kekerasan seksual di Kabupaten Karawang.

Darus berharap DP3A turun langsung ke tengah masyarakat, jangan hanya berkutat pada kegiatan seremonial dan rapat saja. Keberadaan DP3A itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Berawal dari adanya berita viral yang santer keberadaan group, eksistensi group di Facebook "Fantasi Sedarah", yang dianggap abnormal bagi masyarakat yang normal  fenomena kelainan seksual yang tabu, menjijikkan, diekspos terbuka uncensored.

Pornografi eksploitasi anak yang bukan hanya merusak moral kemanusiaan, tetapi sudah sangat menyimpang dari norma Agama dan hukum positif. Group di Facebook itu menjadi sinyal bahaya yang sangat serius karena menjadi sarang predator dan dukungan terhadap kekerasan seksual kepada anak.

Heigel mengafirmasi pernyataan Darus Hayina yang juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menghadapi ancaman ini. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak bahkan sering terjadi di Kabupaten Karawang.

‎Pemerintah dan masyarakat harus sadar bahwa ancaman predator terhadap anak semakin besar. Ruang aman bagi anak, termasuk keluarga, kini bisa menjadi tempat berbahaya. Peran DP3A kerjanya jangan hanya menunggu kejadian anak jadi korban cabul, tapi harus proaktif  untuk tidak terjadi perbuatan tersebut di tengah masyarakat.

Adanya laporan yang masuk pada 12 Februari 2025 lalu, terkait seorang Ayah yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun menjadi geger.

Ibu korban melapor bahwa anaknya mengalami trauma berat, terlebih pelaku masih berkeliaran bebas. Ini membuktikan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru bisa menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Seharusnya pemerintah daerah, khususnya DP3A Kabupaten Karawang, lebih proaktif dalam menangani isu-isu kasus kekerasan seksual.

Menurut Heigel, kasus asusila di Karawang cukup besar dan sering terjadi pada anak-anak, hal ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat, diduga DP3A tidak bekerja maksimal, ketika masyarakat membutuhkan kehadiran Negara, ketika ada kasus-kasus tertentu jadi viral. Heigel minta pemerintah daerah dan DP3A lebih proaktif dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang berkembang ini.

Seperti diketahui sebelumnya, berita di jagat medsos diguncang oleh keberadaan group Facebook dengan nama "Fantasi Sedarah" yang kemudian berganti nama menjadi "Suka Duka" untuk menyamarkan identitas group.

Group tersebut berisi konten menyimpang yang mewajarkan hubungan sedarah (incest) dan menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai objek fantasi seksual orang sakit jiwa.

Jumlah anggota group mencapai lebih dari 41.000 akun ini menjadi sorotan karena banyak dari anggotanya berbagi cerita, baik dengan identitas asli maupun anonim.

‎Soal pelecehan seksual terhadap anggota keluarga sendiri, seperti kakak kepada adik, orang tua kepada anak, hingga sebaliknya. ‎Salah satu percakapan dalam group tersebut menunjukkan tingkat pemikiran yang mengerikan.

‎Saat seorang anggota bertanya, "Apa sih sebabnya kalian sampai nafsu ke yang sedarah?", jawaban yang muncul mencengangkan: "Karena kenal dekat. Apalagi ke anak, lebih kuat posisi kita sebagai ortu."

Kini semua pihak harus lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, terlebih orang tua harus lebih protektif kepada anak-anak dan lebih peka terhadap gejala-gejala tidak biasa yang terjadi pada anak.

Terlebih APH dalam hal ini Polres Karawang, segera mengambil langkah tegas untuk menindak para pelaku predator terhadap anak maupun pelaku kekerasan seksual lainnya.

APH jangan beri ruang bagi para pelaku, baik di Medsos maupun di kehidupan nyata, karena kalau diberikan ruang, perbuatan tersebut bisa menjadi semakin marak tak terkendali, apalagi instansi yang berwenang seperti DP3A Dinilai Kurang berfungsi, tanpa perhatian terhadap kasus pencabulan di Karawang

Sesuai dengan apa yang di katakan Heigel, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, menanyakan:

“Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan jalan yang minta-minta (pengemis), tidak sekolah, dan diperalat oleh ortunya mencari uang. Kenapa dibiarkan?” Tanya KDM.

“Kenapa tidak pernah ada tindakan sampai sekarang dari DP3AKB, jangan omong administratif dengan saya, teknis saja. Mengapa dibiarkan?” kata KDM.

“Kan Gubernur sudah kasih contoh, orangnya dibawa, ibunya kerja jadi tukang sapu di Pakuan, lakukan itu. Jadi kalau cuma bicara saja, Dinas sudah kerjasama, melakukan ini, melakukan itu, nggak akan selesai.”

“Malu Dinas Pemberdayaan Perempuan tapi anak kecil di kolong jembatan dibiarkan saja, Wah….ya kan…? Kalau itu tidak bersih, akan saya tutup Dinasnya. Kalau masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak diperalat oleh ortunya untuk mencari uang. Dinas DP3AKB akan kita tutup saja. Bubarkan,” kata KDM (***Tim).