Harga Gabah Tinggi, Petani Karawang Diuntungkan: Sinergi Bulog dan Dinas Pertanian dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Karawang Post – Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional kembali menunjukkan perannya yang strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Kecamatan Batujaya merupakan salah satu lumbung padi utama di Kabupaten Karawang, dengan luas areal panen yang mencapai ribuan hektare. Wilayah ini dikenal memiliki produktivitas sawah yang tinggi yang turut menyokong ketahanan pangan

Pada musim panen padi saat ini, petani di sejumlah wilayah Karawang memperoleh kabar menggembirakan karena harga Gabah Kering Panen (GKP) mencapai kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. 

Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, bahkan jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kenaikan harga gabah ini menjadi angin segar bagi petani karena mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan biaya produksi yang terus mengalami penyesuaian, harga jual yang lebih baik memberikan ruang bagi petani untuk memperoleh keuntungan yang lebih layak dari hasil kerja keras mereka selama masa tanam hingga panen.

Dalam kondisi tersebut, peran Perum Bulog tetap sangat penting. Bulog tidak hanya berfungsi sebagai pembeli gabah melalui skema HPP, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ketika pasar mengalami penurunan.

Pada awal tahun 2026, Bulog Karawang secara aktif melakukan penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dan mencatat penyerapan ribuan ton gabah dari berbagai kecamatan di Karawang. Kebijakan ini menjadi jaring pengaman agar petani tidak mengalami kerugian ketika harga pasar jatuh.

Sementara itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian agar hasil panen tetap tinggi dan berkualitas.

Dinas terus melakukan pembinaan kepada petani melalui penyuluhan, pengembangan sarana produksi pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta pendampingan teknologi budidaya.

Upaya tersebut bertujuan memastikan bahwa peningkatan harga gabah tidak hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi juga didukung oleh peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen secara berkelanjutan.

Harga gabah yang tinggi saat ini juga menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap produksi padi Karawang. Dinas Pertanian Karawang sendiri menilai harga gabah yang berada di atas HPP merupakan kondisi yang baik bagi petani dan mencerminkan kuatnya kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan strategis tersebut.

Ke depan, sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, pemerintah daerah, serta para petani harus terus diperkuat. Bulog berperan menjaga stabilitas harga dan menyerap hasil panen, sedangkan Dinas Pertanian memastikan produksi tetap optimal.

Dengan kolaborasi tersebut, kesejahteraan petani dapat meningkat, cadangan pangan pemerintah tetap terjaga, dan posisi Karawang sebagai lumbung pangan nasional akan semakin kokoh dalam mendukung swasembada pangan Indonesia. (***TIM)

Peran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang dalam Menjawab Tantangan Pertanian Berkelanjutan

“Pertanian Indonesia saat ini sedang meghadapi tantangan besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA). Namun tantangannya adalah bagaimana mencapai target terseut tanpa merusak kelestarian SDA.  

Karawang Post – Meningkatkan produktivitas pertanian tidak harus mengorbankan alam. Dengan inovasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya yang bijak, Karawang dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kuat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan yang cukup, sementara perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, degradasi tanah, serta ancaman kekeringan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Pada tahun 2026, pemerintah bahkan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang dan dampak El Nino guna menjaga produksi pangan nasional tetap stabil.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian daerah.

Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Karawang dituntut tidak hanya mampu mempertahankan produksi pangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, penguatan sistem irigasi, serta pendampingan kepada petani, dinas berupaya meningkatkan hasil produksi tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan pertanian nasional yang menekankan peningkatan produktivitas melalui efisiensi, inovasi, dan tata kelola yang berkelanjutan, bukan melalui perluasan lahan secara masif.

Selain itu, penguatan ketahanan pangan menjadi fokus penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Dinas terus mendorong diversifikasi pangan, pengelolaan cadangan pangan daerah, serta peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Langkah ini penting agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Sektor perikanan juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, peningkatan produksi perikanan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan menjadi bagian dari strategi pembangunan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, petani, nelayan, akademisi, dan masyarakat, tantangan pertanian modern dapat diubah menjadi peluang untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang, diharapkan Karawang dapat terus mempertahankan posisinya sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian yang produktif, berdaya saing, dan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. (***TIM)

Bapenda Karawang Sosialisasikan Opsen PKB dan BBNKB untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Karawang Post – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perpajakan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyosialisasikan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, Bapenda Karawang berupaya memberikan pemahaman bahwa kebijakan opsen bukanlah pajak baru yang menambah beban masyarakat.

Sebaliknya, opsen merupakan perubahan mekanisme pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh bagian pendapatan secara lebih cepat dan proporsional untuk mendukung pembangunan daerah.

Hal itu terungkap dalam acara kolaborasi Bapenda Karawang dengan Fakultas Hukun Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) tentang sosialisasi pajak daerah dalam tema “Sosialisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 2026” yang diselenggarakan pada, Selasa, (2/6/2026), di Aula Syekh Quro, Kampus Unsika, dihadiri oleh 250 peserta terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Sekretaris Bapenda Karawang, Ade Sudrajat, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., menegaskan pentingnya membangun kesadaran pajak sejak dini, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan memahami regulasi perpajakan daerah, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Karawang yang lebih maju dan mandiri.

Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB juga memiliki manfaat strategis bagi daerah. Sebagian pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, setiap kontribusi pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik.

Bagi Kabupaten Karawang yang terus berkembang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pertanian, optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan perpajakan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam mendukung kemandirian fiskal daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Karawang.

"Pajak yang dipahami akan melahirkan kepatuhan, dan kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Kabupaten Karawang yang maju, mandiri, dan berkelanjutan."

Di lain tempat, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mengatakan, akan terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

“Dalam konteks implementasi Opsen PKB dan BBNKB, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban baru bagi wajib pajak, karena merupakan perubahan mekanisme pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Seiring dengan Bupati Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., selaku Kepala Bapenda pemkab Karawang, komitmennya terhadap implementasi Opsen PKB dan BBNKB dapat dilihat dari berbagai pernyataannya yang menekankan edukasi publik, transparansi, dan peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Komitmen Bapenda Karawang di bawah kepemimpinan Sahali Kartawijaya tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kebijakan perpajakan.

Melalui sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB, Bapenda berupaya membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. (***TIM)

BKPSDM Sebagai Motor Penguatan SDM Menuju Karawang Maju

Karawang Post – Pemerintah  Kabupaten Karawang kini mulai fokus dari pembangunan infrastruktur fisik ke peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaan 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Karawang, Kamis 11 Juni 2026.

Pernyataan Bupati Karawang tesebut, bahwa pembangunan Karawang kini mulai berfokus dari pembangunan infrastruktur fisik menuju peningkatan kualitas SDM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang.

Karena fokus pembangunan SDM merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing daerah yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pernyataan Bupati Aep mengenai pergeseran fokus pembangunan dari infrastruktur fisik menuju peningkatan kualitas SDM menunjukkan arah baru pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kualitas manusia.

Setelah berbagai pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana publik dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, kini perhatian pemerintah diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, BKPSDM Kabupaten Karawang memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan karier, serta peningkatan profesionalisme ASN, BKPSDM berupaya menciptakan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas ASN menjadi sangat penting karena keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas SDM yang menjalankannya.

Aparatur yang profesional akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, mengelola anggaran secara efektif, serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas ASN melalui BKPSDM merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Karawang.

Selain itu, fokus pembangunan SDM juga sejalan dengan upaya peningkatan IPM Karawang yang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah daerah menyadari bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas masyarakatnya.

Dengan demikian, arah pembangunan yang menempatkan SDM sebagai prioritas utama menjadikan BKPSDM sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

Melalui aparatur yang berkualitas dan profesional, pelayanan publik dapat semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Seiring dengan kebijakan Bupati, sejumlah pernyataan dan kebijakan yang disampaikan Kepala BKPSDM Karawang, Jajang Jaenudin, S.STP., M.M. terlihat adanya benang merah yang kuat dengan arah pembangunan SDM yang ditekankan Bupati Aep.

Jajang berulang kali menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme ASN, penguatan disiplin, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, BKPSDM Karawang memiliki tugas utama dalam pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan ASN, yang merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.

Jajang Jaenudin, menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Sejalan dengan arahan Bupati Aep yang menitikberatkan pembangunan pada penguatan sumber daya manusia, BKPSDM terus mendorong peningkatan kompetensi, disiplin, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan ASN.

Melalui pengembangan kapasitas aparatur yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan menuju Karawang Maju. (***TIM) 

Kebijakan Bupati Karawang, Info Loker Satu Pintu Disnakertrans Langkah Strategis Menekan Praktik Percaloan Tenaga Kerja

Karawang Post – Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Ribuan perusahaan beroperasi di wilayah ini dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, di tengah pesatnya perkembangan industri tersebut, masih terdapat tantangan besar berupa tingginya angka pengangguran dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mengambil langkah tegas dengan kebijakan mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Karawang untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proses rekrutmen.

Selain itu, seluruh kebutuhan tenaga kerja perusahaan diarahkan untuk diumumkan dan diproses melalui aplikasi resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, yaitu Info Loker Karawang.

Kebijakan ini merupakan upaya nyata Pemkab Karawang dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat Karawang.

Bupati Aep menilai bahwa selama ini masih banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen tanpa melaporkan lowongan pekerjaan kepada Disnakertrans. Dari sekitar 1.400 perusahaan yang beroperasi di Karawang, hanya sebagian yang telah bekerja sama dengan Disnakertrans dalam proses penyampaian informasi lowongan kerja.

Akibatnya, masyarakat pencari kerja sering kali kesulitan memperoleh informasi yang akurat dan terbuka mengenai kesempatan kerja yang tersedia.

Melalui sistem satu pintu Info Loker Karawang, seluruh informasi lowongan kerja dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Perusahaan tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kriteria, proses seleksi, dan kelulusan calon pekerja sesuai kebutuhan masing-masing.

Publikasi lowongan harus dilakukan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah sehingga kesempatan kerja dapat diketahui secara luas oleh warga Karawang.

Kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam menekan praktik percaloan tenaga kerja yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Dengan sistem digital dan terintegrasi, proses rekrutmen menjadi lebih akuntabel sehingga peluang terjadinya pungutan liar maupun praktik perantara yang merugikan pencari kerja dapat diminimalkan.

Lebih dari sekadar membuka akses pekerjaan, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal merupakan bentuk keadilan sosial bagi masyarakat Karawang. Kehadiran industri di suatu daerah semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bentuk kesempatan kerja.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya berinvestasi secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga Karawang melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berkualitas.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Kebijakan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., mengenai prioritas tenaga kerja lokal dan rekrutmen satu pintu melalui Info Loker Disnakertrans banyak dipuji masyarakat dan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Seiring dengan kebijakan Bupati, Kepala Disnakertrans Karawang, Hj. Rosmalia Dewi, S.H., M.H., mengatakan, Disnakertrans Karawang berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, mendorong rekrutmen yang transparan, memperluas akses informasi lowongan kerja, serta memperkuat sinergi antara dunia industri dan pencari kerja lokal.

“Dengan dukungan seluruh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, Karawang diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengurangi angka pengangguran secara berkelanjutan,” pungkasnya. (***TIM)

Pemkab Karawang Raih Opini WTP BPK 11 Kali Berturut-turut

Karawangpost.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Penghargaan tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Karawang sejak tahun 2015.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).

Bupati Aep Syaepuloh mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Karawang yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap baik dan transparan.

"Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat," kata Aep.

Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Bupati Aep menegaskan, Pemkab Karawang akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dinilai wajar tanpa adanya pengecualian.

Dengan raihan WTP ke-11 secara beruntun, Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Prestasi tersebut juga semakin memperkuat citra positif Kabupaten Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan publik secara profesional.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tahun ini menjadi pencapaian istimewa karena Karawang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.

Menurut H. Endang, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan akuntabel, yang juga didukung fungsi pengawasan DPRD.

"Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih WTP untuk hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025. Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah," kata H. Endang usai menerima hasil pemeriksaan BPK RI di Bandung.

Ia mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, prestasi tersebut juga menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. (***TIM)

Panen Raya di Karawang, Menjaga Sawah Produktif demi Ketahanan Pangan Nasional Pesan Bulog Jangan Korbankan Sawah Produktif untuk Kawasan Komersial

Karawang Post – Panen raya yang berlangsung di Kabupaten Karawang menjadi momentum penting untuk menegaskan peran daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Perum Bulog mengingatkan agar lahan sawah produktif tidak dikorbankan untuk kepentingan kawasan komersial, mengingat sawah memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pesan tersebut sangat relevan bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang yang memiliki tugas menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pembangunan, perlindungan lahan pertanian menjadi langkah penting agar produksi padi tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah maupun nasional tidak terganggu.

Karawang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras yang menopang kebutuhan pangan Indonesia. Melalui penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian, pendampingan kepada petani, serta peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi pertanian.

Karawang berkomitmen terus mempertahankan perannya sebagai daerah penghasil pangan utama. Sinergi antara pemerintah daerah, petani, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesejahteraan petani di masa depan.

Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian di Kabupaten Karawang agar tetap berfungsi sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Ahmad Rizal saat menghadiri kegiatan Panen Raya Bersama Direktur Utama Perum BULOG dan Pimpinan VII BPK RI di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, Kamis (11/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Rizal mengapresiasi para petani dan masyarakat Karawang yang dinilai berhasil mempertahankan daerahnya sebagai salah satu sentra produksi pangan terbesar di Indonesia.

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Karawang sejak kecil. Saat masih bersama orang tuanya melintasi jalur non-tol Karawang, ia kerap mendengar bahwa wilayah tersebut merupakan lumbung pangan nasional.

Menurutnya, hingga saat ini identitas tersebut masih tetap terjaga berkat konsistensi masyarakat dalam mempertahankan sektor pertanian.

“Karawang merupakan lumbung pangan Jawa Barat sekaligus lumbung pangan Indonesia. Alhamdulillah hingga sekarang status itu masih bisa dipertahankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pembangunan infrastruktur di Karawang, Rizal mengingatkan pemerintah daerah agar lebih waspada terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian produktif.

Ia menilai lahan sawah yang subur harus mendapat perlindungan khusus karena memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. Menurutnya, kebutuhan pembangunan tetap bisa berjalan tanpa harus mengorbankan area pertanian yang memiliki produktivitas tinggi.

“Lahan pertanian harus kita jaga. Jangan sampai berubah menjadi kawasan komersial. Jika memang diperlukan pengembangan wilayah, sebaiknya memanfaatkan lahan yang kurang produktif. Namun untuk sawah yang subur dan menghasilkan, pengawasannya harus benar-benar diperketat,” tegasnya.

Meski panen raya kali ini berlangsung pada penghujung musim panen sehingga luasan lahan yang dipanen tidak terlalu besar, BULOG tetap optimistis menghadapi musim tanam berikutnya yang saat ini mulai berjalan.

Rizal juga mengingatkan kembali momen penting ketika Presiden mencanangkan program swasembada pangan nasional di Kabupaten Karawang pada awal 2025. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi tonggak penting bagi perjalanan Indonesia menuju kemandirian pangan.

Ia menegaskan bahwa kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri merupakan fondasi utama menuju kemajuan dan kedaulatan bangsa. (***TIM)