Dishub Karawang Respons Cepat Kemacetan Akibat Truk Mogok, Bahas Wacana Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Berat

Karawang Post – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Muhana, S.STP, M.M.,merespons cepat kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Tanjungpura–Rengasdengklok, tepatnya di kawasan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, akibat sebuah truk bermuatan tanah yang mengalami mogok pada Selasa (14/7/2026).

Muhana mengatakan Tim Traffic Response Center (TRC) Dishub Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan membantu mengurai kepadatan arus lalu-lintas.

“Tim TRC sudah merapat ke lokasi di Tunggakjati,” ujarnya.

Ia menegaskan, petugas Dishub Karawang juga telah melakukan pengaturan lalu-lintas agar antrean kendaraan dapat segera terurai.

“Dishub sudah membantu mengatur lalu lintas,” katanya.

Saat ditanya mengenai langkah jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa, termasuk kemungkinan pemberlakuan jam operasional bagi kendaraan bertonase besar yang melintasi ruas Jalan Tanjungpura–Rengasdengklok, Muhana menyatakan hal tersebut akan dibahas bersama para pemangku kepentingan.

“Kita akan bahas dulu di Forum Lalu-Lintas yang melibatkan Dishub, Satlantas Polres Karawang, dan penyelenggara lalu-lintas jalan (LLAJ),” ungkapnya.

Menurut Muhana, pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan sebagai forum koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah penanganan, termasuk mengevaluasi kemungkinan pengaturan jam operasional kendaraan berat guna meminimalisasi kemacetan di ruas jalan tersebut. (***TIM)

Sekjen KUB: Jangan Bangun Persepsi Bersalah Terhadap Kadishub Tanpa Pembuktian Hukum

Karawang Post – Sekretaris Jenderal Forum Karawang Utara Bergerak (KUB), Fuad Hasan, menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Ketua KUB, Angga Dhe Raka, yang mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan mekanisme hukum dalam menyikapi beredarnya informasi maupun tudingan terhadap Bapak Muhana, S.STP, M.M., Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang.

Menurut Fuad, Forum KUB tidak memiliki kepentingan membela individu maupun jabatan tertentu. Sikap yang disampaikan semata-mata untuk menjaga prinsip negara hukum agar setiap dugaan pelanggaran dibuktikan melalui proses yang sah, bukan melalui penggiringan opini di ruang publik.

“Kami mendukung penuh apa yang disampaikan Ketua KUB. Jangan ada pihak yang menggiring opini seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum ada pembuktian hukum. Jika memang memiliki data dan bukti, silakan laporkan kepada aparat penegak hukum. Biarkan proses hukum yang membuktikan, bukan opini publik,” tegas Fuad, Selasa (14/7/2026).

Fuad menilai, kritik terhadap penyelenggara pemerintahan merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Namun, kritik harus dibedakan dengan tuduhan yang mengarah pada dugaan tindak pidana.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi tuduhan pidana tidak bisa dibangun di atas asumsi. Harus ada fakta, data, dan alat bukti. Jangan sampai ruang publik dijadikan pengadilan yang menghakimi seseorang tanpa proses hukum,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang wajib dihormati oleh semua pihak.

“Jangan membiasakan budaya trial by social media. Hari ini yang dihakimi orang lain, besok bisa saja kita sendiri yang menjadi korban opini. Negara ini memiliki aparat penegak hukum dan mekanisme yang jelas untuk menguji setiap dugaan pelanggaran,” katanya.

Fuad menegaskan, Forum KUB akan tetap konsisten mendukung penegakan hukum secara objektif. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak seorang pun boleh divonis hanya berdasarkan narasi yang berkembang.

“Kalau terbukti bersalah, proses tanpa pandang bulu. Tetapi kalau belum ada pembuktian, hentikan penghakiman. Jangan membunuh karakter seseorang hanya karena isu yang belum terverifikasi. 

Negara hukum harus berdiri di atas fakta dan alat bukti, bukan asumsi dan persepsi,” pungkasnya. (***TIM)

Presiden Prabowo Subianto Menegaskan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Fondasi Utama Pembangunan Nasional

Karawang Post – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kesejahteraan rakyat harus dimulai dari terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Karena itu, pembangunan sektor pertanian, irigasi, serta penguatan cadangan pangan nasional menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Ketahanan pangan menjadi fondasi utama pembangunan nasional, Jumat (10/7/2026).

Pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjamin kebutuhan pangan rakyatnya.

Presiden menyatakan tidak rela rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan tidak ingin ada anak Indonesia yang mengalami kelaparan, pesan tersebut sekaligus menjadi arahan bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan di wilayah masing-masing.

Bagi Kabupaten Karawang, pernyataan Presiden tersebut memiliki makna yang sangat relevan. Karawang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Hamparan sawah yang luas dan produktivitas pertanian yang tinggi menjadikan Karawang sebagai daerah penyangga utama kebutuhan beras nasional. Karena itu, keberhasilan Karawang mempertahankan sektor pertaniannya bukan hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi stabilitas pangan nasional.

Dalam konteks ini, peran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang menjadi sangat vital. Instansi tersebut berada di garis depan dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, melindungi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi daerah agraris seperti Karawang adalah semakin tingginya tekanan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur lainnya.

Karena itu, upaya Pemkab Karawang dalam memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi langkah strategis yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Perlindungan lahan produktif merupakan investasi jangka panjang agar generasi mendatang tetap memiliki sumber pangan yang memadai.

Selain perlindungan lahan, peningkatan produksi pertanian juga menjadi fokus utama. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Karawang terus mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas benih, optimalisasi jaringan irigasi, hingga pendampingan kepada petani.

Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan produktivitas pertanian tetap tinggi di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, serangan hama, dan berkurangnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian.

Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga tentang ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Karena itu, program penguatan cadangan pangan daerah, pemantauan harga bahan pokok, serta pengawasan distribusi pangan menjadi bagian penting yang terus dilakukan.

Dengan sistem ketahanan pangan yang kuat, masyarakat akan lebih terlindungi dari gejolak harga maupun potensi krisis pangan akibat faktor eksternal.

Di sektor perikanan, kontribusi terhadap ketahanan pangan juga tidak kalah penting. Produksi ikan menjadi sumber protein yang terjangkau dan bergizi bagi masyarakat. Pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kualitas hasil tangkapan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan merupakan langkah nyata untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.

Komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional sejalan dengan peran strategis Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, nelayan, dan seluruh pemangku kepentingan, Karawang memiliki peluang besar untuk terus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar soal menghasilkan beras atau bahan pangan lainnya. Ketahanan pangan adalah tentang menjaga harkat dan martabat bangsa, memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan harus dirasakan hingga ke meja makan masyarakat. Dan di tengah peran strategisnya sebagai daerah agraris, Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab sekaligus kehormatan untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut. (***TIM)

Viral TKA China Kerja Kasar, Pemkab Karawang Tegaskan Kewenangan Pengawasan Ada di Pemerintah Pusat

Karawang Post – Kabar viral mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang diduga bekerja pada posisi pekerja kasar di sejumlah proyek industri di Kabupaten Karawang kembali memicu perhatian publik.

Sebagai daerah industri terbesar di Indonesia, isu ketenagakerjaan selalu menjadi sorotan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesempatan kerja bagi warga lokal.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memberikan klarifikasi bahwa perizinan dan pengawasan tenaga kerja asing bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.TTP.,M.P., menegaskan, bahwa seluruh proses perizinan TKA berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing juga dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai regulasi nasional.

“Semua perizinan TKA, ada di Kementrian Tenaga Kerja, dan Imigrasi, termasuk untuk pengawasannya. Disnakertrans Karawang tidak memiliki kewenangan pengawasan,” tegas Sekda Aang kepada Karawang Post, Selasa (30/6/2026).  

“Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran terkait penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang agar dilakukan verifikasi dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Karawang tetap responsif terhadap aspirasi masyarakat, meskipun kewenangan pengawasan berada di tingkat pusat.

Di sisi lain, Kepala Disnakertrans Karawang, Hj. Rosmalia Dewi, S.H., M.H., selama ini tetap konsisten menegaskan pentingnya perlindungan hak tenaga kerja lokal serta transparansi dalam proses rekrutmen di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang.

Dalam berbagai kesempatan, Rosmalia menekankan bahwa Disnakertrans terus mendorong perusahaan untuk membuka akses rekrutmen secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi pencari kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.

Ia juga menegaskan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan yang muncul akan dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Karawang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri.

Kehadiran investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja.

Komitmen tersebut juga terus ditegaskan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., saat ditemui di kantornya, Bupati Aep mengatakan, investasi yang masuk ke Karawang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal, Rabu (1/7/2026).

Bahkan Pemkab Karawang terus melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan asosiasi industri agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang semakin mengutamakan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.

Bupati Aep juga beberapa kali menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam menyerap tenaga kerja asal Karawang. Baginya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Oleh karena itu, polemik terkait tenaga kerja asing sebaiknya disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, proses verifikasi harus dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Sementara itu, pemerintah daerah tetap fokus memperjuangkan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas akses kerja, serta menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif.

Tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah Pemkab Karawang adalah terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan investasi, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karawang. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Karawang dapat terus berkembang sebagai daerah industri yang maju sekaligus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal," tutup Bupati Aep. (***TIM)

Polres Karawang Naik Status Menjadi Polresta, Penanda Meningkatnya Peran Strategis Karawang

Karawang Post – Akhir Juni 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah kelembagaan kepolisian di Kabupaten Karawang. Kepolisian Resor (Polres) Karawang resmi mengalami peningkatan status dan tipologi menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Karawang.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan cerminan dari semakin besarnya peran strategis Karawang dalam peta pembangunan, investasi, dan keamanan nasional.

Peningkatan status tersebut ditandai dengan penunjukan pejabat berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sebagai pimpinan satuan kepolisian di Karawang. Kini Polresta Karawang dipimpin oleh perwira menengah, Kombes Pol Mario Prahatinto.

Sebelumnya, Polres Karawang dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Perubahan ini sekaligus menjadikan AKBP Fiki Novian Ardiansyah sebagai Kapolres terakhir sebelum institusi tersebut bertransformasi menjadi Polresta Karawang.

Naiknya status menjadi Polresta menunjukkan bahwa Karawang kini dipandang sebagai wilayah dengan tingkat dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks.

Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Karawang menjadi tujuan investasi nasional maupun internasional, dengan ribuan perusahaan yang beroperasi dan jutaan aktivitas ekonomi berlangsung setiap harinya.

Pertumbuhan penduduk, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta perkembangan kawasan perkotaan yang pesat menuntut hadirnya organisasi kepolisian yang lebih kuat dan adaptif.

Dalam perspektif pembangunan daerah, peningkatan status Polresta merupakan pengakuan atas kemajuan Karawang selama beberapa tahun terakhir.

Kabupaten ini tidak lagi hanya dikenal sebagai lumbung padi nasional, tetapi juga sebagai pusat industri manufaktur, logistik, dan investasi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat maupun Indonesia.

Situasi tersebut membutuhkan dukungan keamanan yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Kehadiran Polresta Karawang diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi kepolisian, baik dari sisi sumber daya manusia, struktur komando, maupun fungsi operasional.

Dengan organisasi yang lebih besar, koordinasi penanganan gangguan keamanan, pengaturan lalu lintas, pengamanan kawasan industri, hingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal dan efektif.

Peningkatan status ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, berulang kali menegaskan bahwa keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Lingkungan yang aman dan tertib menjadi syarat utama agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja bertambah, serta pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Pada akhirnya, perubahan Polres Karawang menjadi Polresta Karawang bukan hanya kebanggaan institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Karawang.

Transformasi ini menjadi simbol bahwa Karawang telah berkembang menjadi daerah yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.

Dengan dukungan aparat keamanan yang semakin kuat, diharapkan Karawang mampu terus tumbuh sebagai daerah yang maju, aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi menuju masa depan yang lebih baik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang mengucapkan, Selamat HUT Bhayangkara, 1 Juli 2026, 80 Tahun POLRI Mengabdi untuk Masyarakat". (***TIM)

Polres Karawang Naik Status Menjadi Polresta, Penanda Meningkatnya Peran Strategis Karawang

Karawang Post – Akhir Juni 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah kelembagaan kepolisian di Kabupaten Karawang. Kepolisian Resor (Polres) Karawang resmi mengalami peningkatan status dan tipologi menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Karawang.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan cerminan dari semakin besarnya peran strategis Karawang dalam peta pembangunan, investasi, dan keamanan nasional.

Peningkatan status tersebut ditandai dengan penunjukan pejabat berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sebagai pimpinan satuan kepolisian di Karawang. Kini Polresta Karawang dipimpin oleh perwira menengah, Kombes Pol. Mario Prahatinto.

Sebelumnya, Polres Karawang dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Perubahan ini sekaligus menjadikan AKBP Fiki Novian Ardiansyah sebagai Kapolres terakhir sebelum institusi tersebut bertransformasi menjadi Polresta Karawang.

Naiknya status menjadi Polresta menunjukkan bahwa Karawang kini dipandang sebagai wilayah dengan tingkat dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks.

Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Karawang menjadi tujuan investasi nasional maupun internasional, dengan ribuan perusahaan yang beroperasi dan jutaan aktivitas ekonomi berlangsung setiap harinya.

Pertumbuhan penduduk, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta perkembangan kawasan perkotaan yang pesat menuntut hadirnya organisasi kepolisian yang lebih kuat dan adaptif.

Dalam perspektif pembangunan daerah, peningkatan status Polresta merupakan pengakuan atas kemajuan Karawang selama beberapa tahun terakhir.

Kabupaten ini tidak lagi hanya dikenal sebagai lumbung padi nasional, tetapi juga sebagai pusat industri manufaktur, logistik, dan investasi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat maupun Indonesia.

Situasi tersebut membutuhkan dukungan keamanan yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Kehadiran Polresta Karawang diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi kepolisian, baik dari sisi sumber daya manusia, struktur komando, maupun fungsi operasional.

Dengan organisasi yang lebih besar, koordinasi penanganan gangguan keamanan, pengaturan lalu lintas, pengamanan kawasan industri, hingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal dan efektif.

Peningkatan status ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., berulang kali menegaskan bahwa keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Lingkungan yang aman dan tertib menjadi syarat utama agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja bertambah, serta pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Pada akhirnya, perubahan Polres Karawang menjadi Polresta Karawang bukan hanya kebanggaan institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Karawang.

Transformasi ini menjadi simbol bahwa Karawang telah berkembang menjadi daerah yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.

Dengan dukungan aparat keamanan yang semakin kuat, diharapkan Karawang mampu terus tumbuh sebagai daerah yang maju, aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi menuju masa depan yang lebih baik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Karawang mengucapkan, Selamat HUT Bhayangkara, 1 Juli 2026, 80 Tahun POLRI Mengabdi untuk Masyarakat". (***TIM)

Bapenda Karawang: Event Organizer Bijak, Taat Pajak

Karawang Post – Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Karena itu, setiap pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan yang diselenggarakan di daerah memiliki kewajiban untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan daerah adalah sektor hiburan dan penyelenggaraan acara.

Semangat ini sejalan dengan visi Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam mewujudkan Karawang Maju. Bupati Aep berulang kali menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.

Menurut Bupati Aep, saat di temui di kantornya, kontribusi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Bahkan dalam Anugerah Pajak Daerah, beliau menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Karawang.

“Karena itu, kepatuhan pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bentuk partisipasi nyata dalam membangun daerah. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi,” terangnya. Jumat (26/6/26).

Namun sayangnya ada beberapa oknum Event Organizer (EO) nakal yang tak mau bayar pajak di Karawang ini, padahal EO konser musik adalah perusahaan atau tim profesional yang mengelola seluruh tahapan penyelenggaraan konser.

Tugasnya mencakup perancangan konsep, penyusunan anggaran, pengurusan perizinan, manajemen vendor (panggung, tata suara, pencahayaan), penjualan tiket, hingga pengamanan di hari acara. Professional dalam layanan dan perizinan EO.

Untuk menjalankan konser secara resmi dan legal di Indonesia, EO harus memenuhi berbagai aspek krusial, diantaranya: Legalitas Usaha: Sesuai ketentuan hukum, kegiatan EO masuk dalam klasifikasi KBLI 82301 (Jasa Penyelenggara Acara) atau KBLI 82302 (Jasa Penyelenggara Konferensi, Pameran, dan Acara). 

Perizinan Khusus: Penyelenggaraan konser musik mewajibkan EO memiliki izin keramaian dari Kepolisian, izin sewa lokasi, izin Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk pertunjukan lagu, hingga pelunasan pajak hiburan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang terus berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan penyelenggara kegiatan atau EO. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola penyelenggaraan acara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Bapenda Karawang menegaskan bahwa setiap penyelenggara kegiatan wajib berkoordinasi terkait kewajiban perpajakan sebelum acara berlangsung. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan seluruh aspek administrasi dan perpajakan telah dipenuhi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan, Bapenda Karawang juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pihak pemberi izin dan aparat kepolisian.

Sinergi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran pajak daerah.

Ke depan, rekam jejak kepatuhan pajak akan menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi penyelenggara kegiatan. EO yang terbukti taat dan kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan tentu akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah.

Sebaliknya, EO yang memiliki catatan tidak patuh atau mengabaikan kewajiban pajaknya akan menjadi perhatian dalam proses evaluasi perizinan kegiatan berikutnya.

Langkah tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, melainkan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah.

Karena itu, penyelenggara kegiatan di Kabupaten Karawang diharapkan semakin bijak dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi seluruh pelaku usaha.

Event Organizer yang taat pajak bukan sekadar penyelenggara acara, melainkan mitra pembangunan yang turut berkontribusi mewujudkan Karawang Maju melalui kepatuhan dan tanggung jawab terhadap daerah tempat mereka berusaha. (***TIM)