RA. Kartini Salah Satu Pahlawan Penting Tonggak Kemajuan Bangsa

Karawang Post – Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai tonggak penting kemajuan bangsa karena keberaniannya memperjuangkan emansipasi wanita dan hak pendidikan. Berikut adalah alasan utamanya:

Pendidikan untuk Perempuan: Di masa itu, pendidikan hanya untuk kaum bangsawan pria. Kartini mendobrak tradisi dengan memperjuangkan agar perempuan juga berhak sekolah, karena ia percaya ibu yang terdidik adalah kunci kemajuan sebuah bangsa.

Pemikiran Modern dan Kritis: Melalui surat-suratnya (yang kemudian dibukukan sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang), ia mengkritik budaya feodal yang mengekang dan memarginalkan perempuan.

Kesetaraan Sosial: Ia bercita-cita melepaskan kaum perempuan dari kungkungan adat lama (seperti dipingit) agar bisa berkontribusi sejajar dengan laki-laki dalam membangun masyarakat. 

Singkatnya, RA. Kartini adalah simbol awal kebangkitan pemikiran yang menempatkan keadilan gender sebagai syarat mutlak kemajuan peradaban Indonesia. 

Perjuangan RA. Kartini Untuk Pendidikan Perempuan Indonesia

“Kami di sini memohon diusahakannya pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya.

Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam (sunnatullah) sendiri ke dalam tangannya: Menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”

Tulis RA. Kartini seperti yang dikutip dari ‘Celoteh RA Kartini: 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Emansipasi’  (2018). (***TIM)

Petani Karawang Tak Perlu Panik: Permerintah Jamin Stok Pupuk Aman

Karawang Post – Di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok berbagai komoditas, termasuk pupuk, kabar dari pemerintah menjadi angin segar bagi para petani, khususnya di Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa stok pupuk nasional dalam kondisi aman, mencapai 14,5 juta ton dan meminta para petani tidak panik. Pemerintah menjamin kebutuhan petani tetap terpenuhi meskipun terjadi gangguan distribusi di tingkat global. (Rabu, 15/4).

Pernyataan ini bukan sekadar penenang situasi, tetapi juga mencerminkan kesiapsiagaan negara dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga energi telah berdampak signifikan terhadap produksi dan distribusi pupuk dunia. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut dengan memperkuat cadangan nasional serta mengoptimalkan produksi dalam negeri.

Bagi petani Karawang, kepastian ketersediaan pupuk merupakan faktor krusial dalam menjaga produktivitas lahan. Tanpa pupuk yang cukup dan tepat waktu, siklus tanam dapat terganggu, yang pada akhirnya berimbas pada hasil panen dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah menjadi fondasi penting untuk menjaga semangat dan kepercayaan petani dalam menghadapi musim tanam.

Lebih jauh, pemerintah juga terus mendorong perbaikan sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran. Digitalisasi data petani, penguatan peran kios resmi, serta pengawasan distribusi menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Ini menjadi penting, mengingat persoalan distribusi sering kali lebih kompleks dibanding ketersediaan stok itu sendiri.

Namun demikian, peran petani juga tidak kalah penting. Di tengah jaminan pemerintah, petani diharapkan tetap bijak dalam penggunaan pupuk, mengedepankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.

Pemanfaatan pupuk organik, pengelolaan tanah yang baik, serta penerapan teknologi pertanian modern dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Karawang, dengan sejarah panjangnya sebagai daerah agraris, memiliki potensi besar untuk terus menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah dan petani menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas produksi di tengah berbagai tantangan global.

Pesan yang ingin disampaikan jelas: petani tidak sendiri. Negara hadir, memastikan kebutuhan dasar pertanian tetap terpenuhi. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.

Kepastian dari pemerintah adalah harapan yang menumbuhkan optimisme—bahwa sawah-sawah tetap hijau, panen tetap berlimpah, dan kesejahteraan petani tetap terjaga. (***TIM)

SIPAKAR: Lompatan Digital Bapenda Karawang dalam Modernisasi Layanan Pajak Daerah

Karawang Post – Pemerintah Daerah Karawang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah percepatan transformasi layanan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang dengan menghadirkan Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Karawang (SIPAKAR).

Inisiatif ini menjadi bagian penting dari upaya modernisasi birokrasi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

SIPAKAR dirancang sebagai platform terpadu yang memudahkan wajib pajak dalam mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara daring. Melalui sistem ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak.

Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan administrasi serta praktik yang tidak transparan.

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, kehadiran SIPAKAR mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah. Bapenda Karawang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan berbasis sistem.

Dengan data yang terintegrasi dan real-time, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan perencanaan fiskal secara lebih akurat dan berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan implementasi SIPAKAR sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan pembaruan sistem.

Jika dikelola dengan baik, SIPAKAR berpotensi menjadi model transformasi digital bagi daerah lain di Indonesia. Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang membangun ekosistem pemerintahan yang modern, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

SIPAKAR mulai diperkenalkan kepada para wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi daring pada Selasa (31/3). Kegiatan ini juga melibatkan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis, serta diikuti oleh berbagai kalangan wajib pajak, mulai dari PPAT, pelaku usaha reklame, air tanah, hingga sektor restoran, hotel, parkir, dan hiburan.

Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, mengatakan bahwa kehadiran SIPAKAR bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

“Kami ingin masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengurus pajak. Dengan SIPAKAR, semua layanan bisa diakses dalam satu aplikasi, kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Melalui SIPAKAR, wajib pajak kini dapat mendaftar, melaporkan, hingga membayar pajak secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Sistem yang terintegrasi ini juga membuat proses menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.

Jenis pajak yang dapat diakses pun cukup beragam, mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Tak hanya memudahkan masyarakat, kehadiran aplikasi ini juga menjadi langkah pembenahan di internal pemerintah. Sistem lama yang sebelumnya terpisah-pisah seperti SIPADI dan SOBAT, kini mulai disatukan dalam satu platform yang lebih efisien dan tertata.

Bagi masyarakat yang ingin mencoba, SIPAKAR dapat diakses melalui situs resmi https://sipakar.karawangkab.go.id⁠ menggunakan ponsel, laptop, maupun tablet.

Untuk memastikan pengguna tidak kesulitan, Bapenda juga telah menyiapkan panduan penggunaan, baik dalam bentuk buku maupun video tutorial. Bahkan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan sosialisasi lanjutan agar masyarakat semakin familiar dengan sistem ini.

Menariknya, suasana sosialisasi perdana berlangsung cukup hangat dan interaktif. Banyak peserta yang aktif bertanya dan ingin mengetahui lebih jauh cara penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan pajak yang praktis memang semakin tinggi.

Meski saat ini SIPAKAR masih berjalan berdampingan dengan sistem lama, proses pengembangan terus dilakukan. Ke depan, aplikasi ini ditargetkan menjadi satu-satunya sistem layanan pajak daerah di Karawang.

Melalui SIPAKAR, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan pajak juga diharapkan dapat berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Karena pada akhirnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. (***TIM)

Imbauan Penting Dari Disnakertrans Karawang, Perusahaan Harus Bayar THR Tepat Waktu

Karawang Post – Ibu Hj. Rosmalia Dewi, SH. MH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Kabupaten Karawang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan masa kerja.

Pemberian THR keagamaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Seperti biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Disnakertrans Karawang mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh perusahaan agar melaksanakan kewajiban pembayaran THR Keagamaan kepada para pekerja atau buruh.

Surat imbauan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk pengingat kepada para pengusaha agar memenuhi hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja yang masa kerjanya minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja yang telah di jalani.

Selain mengikuti ketentuan dalam regulasi pemerintah, perusahaan juga diwajibkan mematuhi aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

Apabila dalam dokumen tersebut terdapat ketentuan THR dengan nilai lebih besar, maka yang berlaku adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi pekerja.

Disnakertrans Karawang juga mengingatkan bahwa pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketentuan tersebut bertujuan agar para pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya bersama keluarga.

Melalui surat imbauan ini, pemerintah daerah berharap seluruh perusahaan di Kabupaten Karawang dapat mematuhi kewajiban pembayaran THR sehingga hubungan industrial tetap kondusif dan kesejahteraan pekerja dapat terjaga.

“THR keagamaan merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Kami mengimbau seluruh perusahaan di Karawang agar melaksanakan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Ibu Hj. Rosmalia Dewi, SH. MH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Kabupaten Karawang. (***TIM)

 

Dinas PUPR Karawang Berbagi Takjil, Menyemai Kepedulian di Bulan Ramadhan

Karawang Post – Bulan Ramadhan bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu terbaik untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Salah satu tradisi yang indah dan terus hidup di tengah masyarakat adalah berbagi takjil kepada sesama.

Takjil sederhana—segelas air mineral, kurma, kolak, atau makanan ringan—mungkin terlihat kecil nilainya. Namun bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, dan bekerja di jalanan, atau belum sempat menyiapkan hidangan berbuka. Takjil itu menjadi penolong yang penuh makna. Di situlah esensi Ramadhan hadir: berbagi tanpa melihat latar belakang, tanpa menanyakan siapa dan dari mana.

Kegiatan berbagi takjil juga mempererat tali silaturahmi. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Karawang turun ke jalan dengan wajah ceria, menyapa masyarakat dengan salam dan doa. Interaksi singkat itu menghadirkan kehangatan, mengingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan.

Lebih dari sekadar membagikan makanan, berbagi takjil adalah latihan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Di tengah tantangan ekonomi dan kesibukan hidup, aksi sederhana ini menjadi simbol bahwa nilai gotong royong dan kepedulian masih tumbuh subur.

Memasuki hari ke-10 Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Dinas PUPR Pemkab Karawang menunjukkan komitmen kepedulian sosial dengan membagikan 1.000 paket takjil gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (28/2/2026) tersebut digelar di ruas Jalan Johar–Lamaran, salah satu jalur strategis di Kabupaten Karawang. Sejak menjelang waktu berbuka puasa, para pegawai Dinas PUPR turun langsung membagikan takjil kepada pengendara dan warga sekitar yang melintas.

Kepala Dinas PUPR Karawang, H. Rusman Kusnadi, ST mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Karawang yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbagi takjil kepada masyarakat sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

“Hari ini Dinas PUPR Kabupaten Karawang membagikan 1.000 paket takjil gratis kepada masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di Jalan Johar–Lamaran. Dengan kegiatan sederhana namun penuh makna ini, kami berharap dapat memberikan manfaat, menebar kebaikan, serta menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Karawang,” ujarnya.

Aksi sosial ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Di tengah dinamika pembangunan dan pelayanan publik, kehadiran langsung aparatur di lapangan dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan publik.

H. Rusman menambahkan, selama Ramadhan 1447 H, pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda sosial lainnya sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

“Semoga kegiatan sosial ini menjadi ladang amal bagi kita semua, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Karawang,” katanya.

Kegiatan berbagi takjil ini pun mendapat respons positif dari warga. Selain membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba, kegiatan tersebut juga menjadi simbol bahwa pelayanan publik tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kepedulian dan kebersamaan.

Semoga Ramadhan tahun ini menjadi momentum untuk terus menebar kebaikan. Karena sejatinya, berbagi takjil bukan hanya tentang makanan untuk berbuka, tetapi tentang menghadirkan rasa syukur, persaudaraan, dan cinta kasih di tengah masyarakat. ***TIM)

 

 

Masyarakat Perlu Diingatkan Pajak Itu Untuk Kita Semua

 

“Optimalisasikan Pendapatan Daerah Tahun 2026, Bapenda Karawang Perkuat Digitalisasi dan Pelayanan Wajib Pajak”

Karawang Post – Komitmen Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. jelas sekali menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang tidak akan menaikkan tarif pajak utama pada tahun 2026. Hal tersebut terungkap saat ditanyakan wartawan. (Senin,9/2)

“Perlu saya sampaikan, tidak ada kenaikan PBB dan pajak industri. Pemerintah Kabupaten Karawang sampai saat ini tidak menaikkan tarif tersebut, karena di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, kami memilih untuk tidak menambah beban kepada masyarakat,” tegas Bupati Karawang.

Menurut Bupati, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2026 melalui peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi sistem perpajakan, serta penguatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat.

Bupati Karawang menjelaskan, bahwa kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara lebih humanis dan modern.

Pemda Karawang akan optimalisasikan Pendapatan Daerah Tahun 2026, Bapenda Karawang memperkuat digitalisasi dan pelayanan wajib pajak tanpa membebani masyarakat.

“Fokus kami adalah memperluas basis pajak, memperbaiki data objek pajak, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Digitalisasi layanan menjadi prioritas agar pembayaran pajak semakin mudah, cepat, dan transparan,” ungkap Bupati Aep.

Penguatan Layanan Digital

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik, Bapenda Kabupaten Karawang telah mengimplementasikan berbagai inovasi, di antaranya fitur e-SPPT, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi data wajib pajak. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi PBB, melakukan pengecekan tagihan, hingga pembayaran tanpa harus datang ke kantor.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sekaligus meminimalisasi kendala administratif yang selama ini kerap dihadapi wajib pajak.

Penertiban Berbasis Edukasi

Bapenda juga memperkuat pendataan objek pajak baru di kawasan industri, perumahan, serta sektor jasa yang berkembang pesat di Karawang. Upaya penertiban tunggakan pajak dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaborasi lintas instansi.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Inilah wujud nyata gotong royong membangun Karawang,” tambah Bupati.

Transparansi untuk Kepercayaan Publik

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah menjadi prioritas utama. Pemda Karawang melalui Bapenda Karawang berkomitmen membuka ruang informasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat melihat hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan hasil pembangunan.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Karawang optimistis target PAD tahun 2026 dapat tercapai secara sehat dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh wajib pajak memanfaatkan kemudahan layanan yang telah disediakan dan menunaikan kewajiban perpajakan tepat waktu demi terwujudnya Karawang yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Pajak untuk Kepentingan Kita Semua

Masyarakat perlu diingatkan. Pajak adalah tulang punggung pendapatan Negara, Dalam skala nasional pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, fasilitas umum, subsidi, dan operasional negara demi kesejahteraan masyarakat secara merata.

Contoh nyatanya meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan. bandara, sekolah, rumah sakit, subsidi BBM/pangan, transportasi umum, serta pertahanan keamanan.

Manfaat pajak untuk kepentingan kita bersama, secara lebih rinci: Infrastruktur Umum: Pembangunan jalan tol, jembatan, untuk memperlancar perdagangan, lalu lintas dan arus manusia.

Termasuk pula Pendidikan dan Kesehatan: Subsidi sekolah (seperti BOS), pembangunan fasilitas gedung sekolah, dan layanan kesehatan gratis/terjangkau (BPJS Kesehatan).

Subsidi dan Bantuan Sosial: Subsidi energi (BBM, listrik), subsidi bahan pangan, serta bantuan langsung tunai untuk masyarakat kurang mampu. Keamanan dan Pertahanan: Pendanaan TNI/Polri untuk menjaga keamanan, modernisasi alutsista, dan perlindungan kedaulatan negara.

Pelayanan Publik: Penyediaan transportasi umum, penerangan jalan, serta kebersihan lingkungan. Stabilitas Ekonomi: Pajak digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga, serta sebagai insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu.

Pajak yang dibayarkan pada akhirnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat itu sendiri setiap hari. (***TIM)

Bagian Barjas Sekretariat Daerah Karawang Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026