Editorial Cartoon

Editorial Cartoon

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat
Kantor Bupati Karawang

Monday, November 16, 2026

Bupati Aep Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan, Media Karawang Harus Jadi Pelopor


KARAWANG POST
– Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan di Kabupaten Karawang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan dunia jurnalistik yang semakin dinamis.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Aep saat menghadiri kegiatan Pelatihan Jurnalisme Multitasking dan Lokakarya Jurnalis Adaptif yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang bersama PHE ONWJ, Senin (16/11/2026), di Aula Gedung Melati Pupuk Kujang, Cikampek.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep mengajak seluruh organisasi media dan insan pers di Karawang untuk memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta mengesampingkan ego sektoral demi kemajuan dunia pers di daerah.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Karena itu, insan pers tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu mengambil peran sebagai pelopor perubahan melalui pemberitaan yang berkualitas dan membangun.

"Media Karawang harus jadi pelopor, jangan jadi penonton. Mumpung ada kebersamaan, semua organisasi media harus bergabung. Jangan ada ego-egoan lah," tegas Bupati Aep.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap media. Menurutnya, hubungan komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan insan pers harus terus dijaga dengan mengedepankan profesionalisme dan saling menghormati.

"Saya meyakini wartawan juga profesional. Komunikasi dengan media harus terus dijaga," ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PHE ONWJ, Ridho Ramana Sembada, mengingatkan bahwa wartawan di era digital dituntut semakin adaptif, cepat, dan mampu menguasai berbagai keterampilan jurnalistik atau multitasking.

Meski demikian, kecepatan dalam menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan prinsip akurasi, verifikasi fakta, serta penerapan prinsip cover both sides agar pemberitaan tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua PWI Kabupaten Karawang, Nila Kusuma, berharap kegiatan pelatihan dan lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan di Karawang.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang, Poltak Lumbantoruan, serta diikuti perwakilan organisasi kewartawanan dan media, di antaranya PWI, IJTI, JTK, SMSI, serta jajaran Humas sejumlah rumah sakit di Kabupaten Karawang.

Adapun materi pelatihan disampaikan oleh Yuda F. Silitonga dan Dudi Sugandi yang memberikan pembekalan terkait tantangan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi wartawan dalam menghadapi perkembangan ekosistem media digital.

Melalui kegiatan ini, diharapkan insan pers Karawang semakin profesional, kompeten, dan adaptif, sekaligus mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. (***TIM)

 

Sunday, November 15, 2026

November Gembira Tinggal 15 Hari Lagi, Manfaatkan Diskon dan Bebas Denda PBB-P2


Karawang Post –
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Salah satunya melalui program relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertajuk "November Gembira".

Program yang berlangsung mulai 1 hingga 30 November 2026 ini memberikan berbagai keringanan berupa potongan pokok pajak dan pembebasan denda administrasi bagi wajib pajak. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.507-Huk/2026.

Kini, waktu pelaksanaan program hanya menyisakan 15 hari lagi. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan segera memeriksa tagihan dan melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum program berakhir. 

Melalui program "November Gembira", Pemkab Karawang berupaya meringankan beban masyarakat, khususnya wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Adapun besaran keringanan yang diberikan berdasarkan tahun ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah sebagai berikut:

·        Tahun 1993–2012: Diskon pokok pajak sebesar 80% dan pembebasan denda.

·        Tahun 2013–2021: Diskon pokok pajak sebesar 30% dan pembebasan denda.

·        Tahun 2022–2024: Diskon pokok pajak sebesar 20% dan pembebasan denda.

·        Tahun 2025: Diskon pokok pajak sebesar 10% dan pembebasan denda.

        Tahun 2026: Pembebasan sanksi administratif atau denda tanpa potongan pokok pajak.

Dengan skema keringanan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan nilai pembayaran yang lebih ringan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Untuk memudahkan pelayanan, wajib pajak juga dapat mengecek rincian tagihan PBB-P2 secara daring melalui portal resmi Cek PBB Bapenda Karawang. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui besaran kewajiban pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. 

Optimalisasi Penagihan Pajak Perusahaan dan Target PAD 2026

Di sisi lain, Bapenda Karawang juga terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penagihan tunggakan, termasuk terhadap wajib pajak dari kalangan perusahaan.

Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., secara aktif mendorong penyelesaian tunggakan PBB dari puluhan perusahaan. Nilai tunggakan tersebut dilaporkan mencapai lebih dari Rp200 miliar. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Sebab, kewajiban membayar pajak merupakan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah. 

Upaya optimalisasi penerimaan daerah tersebut juga berkaitan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Bapenda terus mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. 

Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pajak Dibayar, Pembangunan Berjalan 

Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan Kabupaten Karawang. Penerimaan pajak yang dikelola secara optimal menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pelayanan publik. 

Karena itu, kepatuhan membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun daerah.

Melalui program "November Gembira", Pemkab Karawang ingin menghadirkan kebijakan perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kemudahan masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya. 

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sisa waktu program ini sebaik-baiknya. Jangan menunggu hingga batas akhir 30 November 2026. Segera periksa tagihan, manfaatkan diskon dan pembebasan denda sesuai ketentuan, kemudian selesaikan pembayaran melalui kanal resmi yang tersedia. 

Untuk memperoleh informasi mengenai peraturan pajak daerah, pelayanan, maupun jadwal layanan keliling, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda Karawang serta akun Instagram @bapendakrwkab. 

Masyarakat juga dapat mendatangi Kantor Bapenda Kabupaten Karawang di Jalan Siliwangi Nomor 2, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. 

"November Gembira", adalah kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih ringan. Mari menjadi wajib pajak yang taat dan bijak. Pajak kita, untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Karawang. (***TIM)

Wednesday, November 11, 2026

Polresta Karawang Kolaborasi dengan Disnakertrans Luncurkan Program Poliran, Gandeng 15 Perusahaan Buka 797 Lowongan Kerja

Karawang Post – Polresta Karawang menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta 15 perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat. Melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), sebanyak 797 lowongan pekerjaan disiapkan sebagai upaya membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Karawang.

Program tersebut diluncurkan secara serentak bersama Polda Jawa Barat melalui konferensi video, Rabu (11/11/2026). Inisiatif ini menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto mengatakan, persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan potensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Menurutnya, program Poliran diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang sedang membuka proses rekrutmen.

“Memang ini baru mulai dan baru diluncurkan. Namun, kita berharap ke depan angka pengangguran di Jawa Barat, terutama di Karawang, dapat berkurang karena berpengaruh terhadap keamanan,” ujar Mario.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan Polda Jawa Barat, sekitar 35 persen tindak kejahatan dipicu oleh faktor ekonomi.

Untuk memastikan program berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan, Polresta Karawang akan mengerahkan jajaran Bhabinkamtibmas guna mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Data calon pencari kerja tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Disnakertrans Karawang agar mereka memperoleh pembekalan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.

“Disnakertrans sudah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK). Jadi, para calon pencari kerja ini akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu hingga mendapatkan sertifikasi sebelum disalurkan,” jelas Mario.

Ia menambahkan, sebagai daerah dengan kawasan industri yang luas dan didukung ratusan perusahaan swasta, Karawang memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, Polresta Karawang mendorong perusahaan yang membuka rekrutmen untuk menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerjanya melalui platform digital yang telah disediakan pemerintah.

Dua platform yang didorong untuk dimanfaatkan adalah aplikasi Info Loker Karawang dan aplikasi Nyari Gawe milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita mengarahkan agar setiap perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan mendaftarkannya ke dalam aplikasi tersebut. Posisi kepolisian di sini adalah sebagai mediator yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Karawang Rosmalia Dewi mengapresiasi peluncuran program Poliran. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan dunia usaha tersebut dapat memperkuat upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang.

Rosmalia berharap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dapat memberikan prioritas kepada masyarakat lokal sehingga kesempatan kerja bagi warga Karawang semakin terbuka.

“Programnya sangat bagus dan membantu kami menurunkan angka pengangguran. Harapan saya, semua perusahaan yang membuka lowongan kerja bisa memprioritaskan masyarakat Karawang, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal lebih cepat,” kata Rosmalia.

Ia juga menegaskan bahwa program Poliran tidak akan tumpang tindih dengan program penempatan tenaga kerja yang selama ini dijalankan Disnakertrans.

Sebaliknya, keterlibatan kepolisian justru dinilai dapat memperluas jangkauan informasi lowongan kerja sekaligus membantu memantau kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang.

“Tidak berbenturan karena program ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Disnakertrans. Semua data lowongan kerja tetap masuk ke sistem dinas, namun kini pihak kepolisian dapat ikut memonitor ketersediaan lowongan kerja yang ada,” pungkasnya. (***TIM)

Saturday, November 7, 2026

Bupati Karawang Raih Penghargaan Leading Inclusive Learning Access Initiative CNN Indonesia Award 2026

Karawang Post - JAKARTA - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menargetkan seluruh siswa, mulai SD, SMP, dan SMA di daerahnya bisa membaca tulis Al Qur'an lewat program Modul Belajar Gratis. Hal itu ia sampaikan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meraih penghargaan "Leading Inclusive Learning Access Initiative" dalam CNN Indonesia Awards 2026.

Dalam dua tahun pemerintahannya, ia telah mencanangkan program Modul Belajar Gratis untuk seluruh siswa SD hingga SMP. Menurut dia, program itu sebagai solusi bagi orang tua siswa yang selama ini terbebani untuk membeli LKS.

"Alhamdulillah, kepercayaan dan apresiasi terhadap berbagai program Pemerintah Kabupaten Karawang terus menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai menerima penghargaan CNN Indonesia Award di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Bupati Aep berharap, program tersebut ke depan bisa memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Sebab, kata dia, pembangunan di daerah bukan hanya dilakukan secara fisik, namun juga manusia.

Ke depan, ia menargetkan seluruh siswa di Karawang bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Selain lewat LKS, program itu akan dilakukan lewat ekstrakurikuler.

Sebab, lanjut dia, selain sebagai daerah industri, Karawang tercatat memiliki 560 pesantren. Sehingga, selain ilmu pengetahuan umum, seluruh siswa juga memiliki pengetahuan di bidang agama.

"Kami akan memasukkan muatan lokal atau ekstrakurikuler 'Membaca dan Menulis Al-Qur’an' ke dalam kurikulum di 853 SD, 90 SMP Negeri, serta TK yang tersebar di seluruh Kabupaten Karawang," kata dia.

"Karawang Maju bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk terus menghadirkan perubahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Karawang," tambahnya.

Pemkab Karawang menghadirkan modul atau lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mulai tahun ajaran 2026/2027. Implementasi ini dipercepat dari rencana sebelumnya setahun kemudian. 

Anggaran sebesar Rp7 miliar dialokasikan untuk program ini agar siswa bisa mendapatkannya secara gratis. Dengan demikian, bahan pembelajaran tak lagi menjadi beban pengeluaran orang tua di Karawang. (***TIM)

Monday, November 2, 2026

November Gembira, Bapenda Karawang Dorong Kesadaran dan Kepatuhan Pajak Daerah

Karawang Post – Memasuki November 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menghadirkan semangat pelayanan melalui program bertajuk "November Gembira". 

Program ini menjadi momentum untuk semakin mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Karawang. 

November Gembira bukan sekadar slogan, tetapi dapat menjadi ajakan positif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, tertib, dan penuh kesadaran. 

Melalui pendekatan pelayanan yang ramah, informatif, dan inovatif, Bapenda berupaya membangun hubungan yang semakin baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan tersebut menjadi bagian dari kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. 

Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga bentuk partisipasi nyata dalam membangun daerah. 

Melalui semangat November Gembira, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa membayar pajak bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai beban, melainkan kontribusi bersama untuk mewujudkan Karawang yang lebih maju. 

Struktur Insentif yang Berkeadilan 

Salah satu kekuatan utama program "November Gembira" terletak pada formulasi persentase diskon yang dirancang secara berjenjang dan regresif berdasarkan tahun tunggakan pajak. Kebijakan ini tidak memukul rata semua jenis piutang pajak, melainkan membaginya ke dalam lima klaster yang adil:

Rincian Diskon & Pembebasan Denda 

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menjelaskan, kebijakan ini bertujuan meringankan beban warga sekaligus membantu menormalisasi tunggakan pajak yang telah terakumulasi. Berikut rinciannya: 

1.    - Tunggakan tahun 1993–2012 mendapatkan potongan pokok tertinggi sebesar 80% ditambah penghapusan denda.

2.    - Tunggakan tahun 2013–2021 mendapatkan potongan pokok sebesar 30% ditambah penghapusan denda.

- T- Tunggakan tahun 2022–2024 diberikan potongan pokok sebesar 20% ditambah penghapusan denda.

4.    - Tunggakan tahun 2025 memperoleh potongan pokok 10% ditambah penghapusan denda.

5.    - Kewajiban tahun berjalan (2026) mendapatkan fasilitas pembebasan denda secara penuh. 

Program "November Gembira" yang digulirkan Bapenda Karawang pada tahun 2026 merupakan representasi dari kebijakan fiskal yang humanis sekaligus taktis. 

Kebijakan ini mematahkan dogma lama bahwa penegakan hukum pajak harus selalu bersifat punitif (hukuman). Dengan mengubah pendekatan disinsentif (denda bertumpuk) menjadi insentif (potongan pokok dan bebas denda). 

Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil merangsang kesadaran universal wajib pajak secara sukarela. 

Didukung oleh integrasi teknologi digital yang inklusif, "November Gembira" tidak hanya sukses mengakselerasi pemulihan piutang daerah demi keberlanjutan PAD, tetapi juga memberikan kontribusi riil terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan psikososial masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bapenda memperpanjang program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Masyarakat diberi kesempatan lebih lama hingga 30 November 2026 untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan diskon besar sekaligus pembebasan denda administrasi. 

Perpanjangan ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat pada periode sebelumnya, termasuk masukan dari para petani yang meminta penyesuaian waktu pembayaran agar lebih selaras dengan siklus masa panen dan kondisi ekonomi keluarga. 

Cek & Bayar Semakin Praktis, Tanpa Harus ke Kantor Bapenda

Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., mengimbau masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini. Warga dapat mengecek tagihan secara online kapan saja melalui: 🌐 https://cekpbb.karawangkab.go.id 

Pembayaran juga semakin fleksibel, bisa dilakukan melalui QRIS, Virtual Account, Tokopedia, OVO, LinkAja, Shopee, GoPay, bjb DIGI, hingga Alfamart dan Indomart terdekat. 

"Jangan menunda hingga mendekati batas akhir. Manfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban dengan lebih ringan. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali digunakan untuk membangun Kabupaten Karawang yang lebih maju," ajak Sahali. 

Ingat, program ini hanya berlaku hingga 30 November 2026. Jangan sampai lewat. (***TIM)

Friday, October 30, 2026

Gas Klorin PT Pindo Deli 2 Bocor Keselamatan Warga Terancam, MPH Community Karawang Tuntut Evaluasi Total Standar Keamanan Industri


Karawang Post –
Insiden dugaan kebocoran gas klorin di kawasan industri PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill 2 yang kembali menimbulkan dampak kesehatan bagi ratusan warga di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam.

Peristiwa berulang ini dinilai telah menempatkan persoalan keselamatan industri dan perlindungan lingkungan pada titik krusial yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Dugaan paparan gas berbahaya tersebut dilaporkan menyebabkan sejumlah warga mengalami sesak napas, pusing, hingga mual, sehingga harus mendapatkan penanganan medis darurat.

Situasi ini memicu kecemasan mendalam di tengah masyarakat sekitar pabrik yang hidup dalam ayang-bayang ancaman industri kimia berbahaya secara terus-menerus.

Menanggapi insiden yang membahayakan keselamatan publik ini, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Merah Putih Hitam (MPH) Community Karawang, Azhar Waliyuddin Muhammad, melayangkan kecaman keras dan mendesak adanya investigasi serta pertanggungjawaban yang transparan dari pihak korporasi maupun instansi berwenang.

"Kejadian ini bukan sekadar insiden teknis biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan nyawa manusia. Sudah kesekian kalinya warga di Ciampel harus menanggung akibat dari kelalaian atau kegagalan sistem pengamanan industri.

Kami dari MPH Community Karawang mengecam keras kejadian berulang ini. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan PT Pindo Deli 2, serta audit independen terhadap instalasi bahan kimia berbahaya yang mereka miliki," tegas Azhar Waliyuddin Muhammad dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Azhar juga mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas.

Menurutnya, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan investasi apa pun.

“Negara dan korporasi tidak boleh menutup mata. Hak warga untuk menghirup udara bersih dan hidup di lingkungan yang aman adalah hal yang mutlak.

Jika insiden seperti ini terus berulang tanpa sanksi yang memberikan efek jera, maka patut dipertanyakan komitmen perlindungan lingkungan di Kabupaten Karawang,” tambahnya.

MPH Community Karawang menyatakan akan terus mengawal kasus ini secara serius, memastikan para korban mendapatkan kompensasi serta perawatan medis yang layak, dan menuntut ketegasan pemerintah untuk menindak tegas setiap pelanggaran regulasi keselamatan lingkungan di kawasan industri. (***TIM)