Editorial Cartoon

Editorial Cartoon

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat

Pemerintah Daerah Kab. Karawang, Jawa Barat
Kantor Bupati Karawang

Wednesday, October 21, 2026

Hari Santri 2026: Merawat Tradisi, Menguasai Ilmu, Membangun Negeri

Karawang Post – Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini merupakan pengingat bahwa pesantren dan kaum santri memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Secara resmi, Hari Santri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengakui besarnya peran ulama dan santri pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa.

Resolusi Jihad dan Sejarah Perjuangan Santri

Pemilihan tanggal 22 Oktober memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Seruan tersebut muncul ketika kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Para ulama menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air.

Semangat tersebut turut menggerakkan perjuangan rakyat, termasuk kalangan santri, dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya pada November 1945 menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme dan keagamaan tidak harus dipertentangkan. Bagi para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kecintaan kepada tanah air berjalan seiring dengan keyakinan dan tanggung jawab moral.

Karena itulah, Hari Santri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani keberanian, pengorbanan, dan keteguhan mereka dalam membela bangsa.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Hari Santri 2026: Merawat Tradisi, Menguasai Ilmu, Membangun Negeri


Karawang Post –
Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini merupakan pengingat bahwa pesantren dan kaum santri memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Secara resmi, Hari Santri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengakui besarnya peran ulama dan santri pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa.

Resolusi Jihad dan Sejarah Perjuangan Santri

Pemilihan tanggal 22 Oktober memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Seruan tersebut muncul ketika kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Para ulama menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air.

Semangat tersebut turut menggerakkan perjuangan rakyat, termasuk kalangan santri, dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya pada November 1945 menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme dan keagamaan tidak harus dipertentangkan. Bagi para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kecintaan kepada tanah air berjalan seiring dengan keyakinan dan tanggung jawab moral.

Karena itulah, Hari Santri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani keberanian, pengorbanan, dan keteguhan mereka dalam membela bangsa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Hari Santri 2026: Merawat Tradisi, Menguasai Ilmu, Membangun Negeri

Karawang Post – Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini merupakan pengingat bahwa pesantren dan kaum santri memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Secara resmi, Hari Santri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengakui besarnya peran ulama dan santri pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa.

Resolusi Jihad dan Sejarah Perjuangan Santri

Pemilihan tanggal 22 Oktober memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Seruan tersebut muncul ketika kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Para ulama menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air.

Semangat tersebut turut menggerakkan perjuangan rakyat, termasuk kalangan santri, dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya pada November 1945 menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme dan keagamaan tidak harus dipertentangkan. Bagi para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kecintaan kepada tanah air berjalan seiring dengan keyakinan dan tanggung jawab moral.

Karena itulah, Hari Santri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani keberanian, pengorbanan, dan keteguhan mereka dalam membela bangsa.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Hari Santri 2026: Merawat Tradisi, Menguasai Ilmu, Membangun Negeri


Karawang Post –
Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini merupakan pengingat bahwa pesantren dan kaum santri memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Secara resmi, Hari Santri ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengakui besarnya peran ulama dan santri pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa.

Resolusi Jihad dan Sejarah Perjuangan Santri

Pemilihan tanggal 22 Oktober memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Seruan tersebut muncul ketika kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Para ulama menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air.

Semangat tersebut turut menggerakkan perjuangan rakyat, termasuk kalangan santri, dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya pada November 1945 menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme dan keagamaan tidak harus dipertentangkan. Bagi para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kecintaan kepada tanah air berjalan seiring dengan keyakinan dan tanggung jawab moral.

Karena itulah, Hari Santri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani keberanian, pengorbanan, dan keteguhan mereka dalam membela bangsa.

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Hari Santri 2026: Merawat Tradisi, Menguasai Ilmu, Membangun Negeri

Karawang Post – Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini merupakan pengingat bahwa pesantren dan kaum santri memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Secara resmi, Hari Santri ditetapkan melalui Kepres RI No. 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, 15 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, pemerintah mengakui besarnya peran ulama dan santri pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa.

Resolusi Jihad dan Sejarah Perjuangan Santri

Pemilihan tanggal 22 Oktober memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Seruan tersebut muncul ketika kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Para ulama menyerukan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air.

Semangat tersebut turut menggerakkan perjuangan rakyat, termasuk kalangan santri, dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya pada November 1945 menjadi salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa nasionalisme dan keagamaan tidak harus dipertentangkan. Bagi para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kecintaan kepada tanah air berjalan seiring dengan keyakinan dan tanggung jawab moral.

Karena itulah, Hari Santri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus meneladani keberanian, pengorbanan, dan keteguhan mereka dalam membela bangsa.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Tuesday, October 20, 2026

Hari Santri Nasional 2026: Memperkuat Pendidikan, Membangun Generasi Berkarakter


Karawang Post –
Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober bukan sekadar momentum untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Lebih dari itu, peringatan ini menjadi pengingat pentingnya pendidikan dalam membangun generasi bangsa yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

Hari Santri ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi ulama dan santri dalam sejarah perjuangan serta pembangunan Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai perjuangan santri memiliki hubungan erat dengan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk karakter peserta didik.

Pendidikan Bukan Sekadar Transfer Ilmu

Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan akademik dan pencapaian nilai di sekolah. Pendidikan juga harus membentuk kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan keteladanan yang diwariskan oleh tradisi, budaya pesantren, yang menempatkan ilmu pengetahuan, akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian penting dari proses pendidikan.

Karena itu, sekolah dan pesantren, meskipun memiliki sistem serta karakteristik pendidikan berbeda, dapat saling melengkapi dalam membangun generasi muda Indonesia.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kompetensi guru, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta mendorong pembentukan karakter peserta didik.

Upaya tersebut penting agar kemajuan akademik berjalan seiring dengan perkembangan moral dan tanggung jawab sosial generasi muda.

Menyiapkan Generasi Mampu Menghadapi Zaman

Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital dan AI menuntut peserta didik untuk tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, dan menggunakan teknologi secara bijaksana.

Semangat belajar para santri dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menuntut ilmu, mengembangkan keterampilan, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan.

Di Kabupaten Karawang, pembangunan pendidikan juga perlu memperhatikan pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kesempatan yang adil bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, pesantren, dan masyarakat menjadi penting. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang tidak hanya mendukung kecerdasan intelektual, tetapi juga memberikan teladan dalam kejujuran, toleransi, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama.

Membangun Melalui Pendidikan Berkarakter

Hari Santri Nasional 2026 hendaknya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan karakter, pengembangan literasi digital, serta penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif dan berorientasi pada masa depan peserta didik.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik, tetapi juga dari kemampuan melahirkan generasi yang berintegritas, mandiri, menghargai perbedaan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, semangat Hari Santri mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan bersama akhlak, sementara kemajuan harus disertai tanggung jawab.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang mengucapkan: Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. (***TIM)

Sunday, October 18, 2026

Heigel Resmi Pimpin Partai HANURA Karawang, Konsolidasi Menuju Pemilu 2029 Dimulai


Karawang Post –
HEIGEL dikenal sebagai pengamat sosial politik, nama lengkapnya Mohammad Heigel Yusuf, kini resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Karawang periode 2025–2030 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Restaurant Alam Ceria, Jalan Surotokunto No.89  Karawang, Minggu (18/10/2026).

Muscab tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar. Terpilihnya Heigel menjadi momentum bagi HANURA Karawang untuk memperkuat konsolidasi internal, membenahi struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta mempersiapkan langkah kelembagaan dalam menghadapi Pemilu 2029.

Muscab dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA Benny Rhamdani, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA Budi Hermansyah dan Serfasius M., serta jajaran DPD Partai HANURA Jawa Barat, di antaranya Ketua DPD H. Dian Rahadian, S.H., M.H., Sekretaris DPD Cecep Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Muhammad Haikal Yushendri, S.H., M.H.

Kepemimpinan baru ini membawa tanggung jawab untuk menyatukan potensi kader sekaligus memastikan roda organisasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan menuju gebyar Pemilu 2029.

Tantangannya bukan hanya membentuk kepengurusan, tetapi juga membangun struktur yang aktif, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta mampu menjalankan program nyata di tengah masyarakat.

Ketua DPD Partai HANURA Jawa Barat, H. Dian Rahadian, dalam arahannya menegaskan pentingnya menerjemahkan konsolidasi menjadi kerja organisasi setelah Muscab. Kekuatan partai tidak cukup diukur dari keberadaan pengurus di tingkat kabupaten, tetapi juga dari kemampuan membangun jaring hingga kecamatan, desa, dan kelurahan.

Konsolidasi menjadi sarana menyatukan langkah, sedangkan pembangunan struktur memberikan landasan bagi keberlangsungan organisasi. Karena itu, soliditas kader hingga tingkat akar rumput perlu menjadi perhatian dalam menjalankan kepengurusan baru.

Selain penguatan struktur, kaderisasi, komunikasi antar tingkatan, dan kedekatan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dari agenda organisasi kali ini.

Struktur yang aktif diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi ruang untuk menggerakkan kader, menyerap aspirasi, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan warga.

Di sudut lain, kehadiran Sekjen DPP Partai HANURA Benny Rhamdani bersama jajaran pengurus pusat turut menjadi semangat bagian dari penguatan konsolidasi HANURA di Kabupaten Karawang.

Sinergi antara DPP, DPD, dan DPC diperlukan agar kebijakan organisasi dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang jelas dan konsisten di tingkat daerah.

Menjelang Pemilu 2029, HANURA Karawang menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas kader, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan segala lapisan masyarakat.

Partai HANURA yang berlogo  baru, berlogo Singa itu akan diuji melalui kemampuan menyatukan seluruh kader, menggerakkan struktur, serta menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program yang relevan.

Di tempat yang sama, Ketua DPC HANURA terpilih, Heigel mengatakan, tidak cukup hanya menjadi ketua partai secara struktural. Dirinya harus mampu mengubah kepercayaan yang diamanatkan kepadanya menjadi kekuatan politik yang nyata, organisasi yang solid, gagasan yang relevan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.


Menurut Heigel, secara strategis, ia perlu membaca peta politik dengan jernih, membangun kader yang berkualitas, merawat komunikasi dengan masyarakat, serta menentukan posisi HANURA secara tegas tanpa terjebak dalam politik pencitraan atau sekadar perebutan kekuasaan.

“Kecerdikan politik bukan berarti menghalalkan segala cara. Kecerdikan yang sesungguhnya ialah mengetahui kapan harus berkompetisi, kapan harus berkolaborasi, kapan harus mengkritik, dan kapan harus menawarkan solusi,” katanya.

Heigel menambahkan. dalam menjalankan organisasi politik, juga perlu memahami bahwa idealisme dan kecerdasan strategi harus didukung logistik yang memadai. Setiap program membutuhkan perencanaan anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan sarana operasional yang realistis.

Karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Politik yang rasional bukan politik yang menghamburkan biaya, melainkan kemampuan menyelaraskan tujuan, kemampuan keuangan, dan target yang harus dicapai, tanpa mengorbankan integritas maupun kepentingan masyarakat.

intinya: politik membutuhkan idealisme untuk menentukan arah, dan kecerdasan dalam menyusun strategi serta logistik yang rasional untuk mewujudkannya.

Pemilu 2029 menjadi agenda politik yang sangat penting, maka untuk itu persiapannya harus maksimal dari sekarang, segala kegiatan mencari dukungan jangan lagi dilakukan menjelang hari pemungutan suara.

Kita harus rasional memandang persiapan Pemilu sebagai proses panjang yang mencakup pembenahan organisasi, peningkatan kualitas kader, kepatuhan administratif, pendidikan politik, dan penyusunan program yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Heigel. (***TIM)