 |
| Bupati Karawang Perhitungkan Jumlah Kebutuhan PNS |
The Karawang Post.com - Sebagai salah satu upaya membenahi pegawai dan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Karawang akan menghitung kembali jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tepat. Hal tersebut terangkum dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS, yang diselenggarakan di Gedung Singaperbangsa Lt. III, Pemda Karawang, Rabu (12/10).
Bupati Karawang, H. Ade Swara yang secara langsung memimpin sosialisasi tersebut mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa dalam kenyataannya, saat ini masih dijumpai perbedaan yang cukup signifikan dalam jumlah PNS antara satu daerah dengan daerah lainnya yang memiliki karakteristik hampir sama, hal ini sebagai akibat dari kebijakan yang menimbulkan ketidakseimbangan jumlah pegawai antar daerah. “Dampaknya, anggaran APBD sebagian besar terserap hanya untuk belanja pegawai, sehingga kepentingan publik terabaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Bupati, melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Daerah tengah melakukan upaya untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk Kab. Karawang. “Dimana kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan untuk merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi berdasarkan karakteristik dan kondisi daerah,” tuturnya.
Bupati menambahkan bahwa dirinya selaku pejabat pembina kepegawaian mengharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini agar para pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah pegawai yang tepat di lingkungan instansi masing-masing. “Dengan demikian dapat diperoleh jumlah pegawai yang akurat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karawang, Dra. Hj. Henny Rochaeni mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi, pihaknya telah mengundang sejumlah nara sumber terkait. Diantaranya perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta nara sumber dari Badan Kepegawaian Negara. (Tim)
