Karawang Post - Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat terkesan: “Diam Seribu Bahasa” alias “Cicing Wae” terkait kritik tajam masyarakat Kabupaten Karawang.
Terkait persoalan polemik Proyek Alun-Alun Karawang yang berkualitas rendah tapi mencengangkan, sebab, menelan anggaran duit rakyat senilai Rp.19 Milyar.
Proyek gagal Alun-Alun Karawang yang sangat meresahkan masyarakat Kabupaten yang berjuluk Lumbuntg Padinya Jawa Barat itu, publik bertanya mengapa PPK Disperkim Provinsi Jabar Diam Seribu Bahasa?
Disperkim Provinsi Jabar dinilai tidak bisa menjawab tantangan klarifikasi yang dilontarkan Pengamat dan Pemerhati Kebijakan Publik Pemerintahan Kabupaten Karawang, Didin Mujahidin, soal Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Proyek Alun-Alun Karawang tersebut.
Didin Mujahidin mengatakan, yang di Addendumkan dalam proyek Alun-Alun itu apa saja, sih..?
“Yang jelas dong, Rakyat Karawang tidak bodoh, dasarnya apa saja hingga terjadi Addendum? Harus ada dasarnya dong,” kata Didin.
Dia melanjutkan, “ini kan tender System Pelayanan Secara Electronic (SPSE) Jawa Barat, jangan main seenak udelnya saja, merubah-rubah dan mengutak-ngatik Rencana Anggaran Biaya (RAB),” tegas Didin.
“Dan tentunya item-item apa saja yang dihilangkan? Apakah berdasarkan Justifikasi Teknis (Justek) atau bukan? Kasih dong alasannya yang valid?”
Menurut Didin, kalau ada Addendum artinya harus ada Justeknya.
Apakah perlu RAB tersebut kami paparkan, buka-bukaan yang ada di system SPSE?
“Kalau memang ada Addendum dalam kegiatan, bagaimana korelasi dengan Designer Enginering Detail (DED), bukankah DED itu acuan untuk melaksanakan kegiatan proyek?
Sementara itu faktanya di lapangan, banyak kegiatan yang tidak dipasang. Contohnya, Pujasera Gerobak, Kursi-Kursi dan Tempat Sampah, Wastafel dan lain sebagainya. Dikemanakan larinya anggaran tersebut? Masyarakat Karawang menginginkan klarifikasi dari Disperkim Provinsi Jabar,” jelas Didin.
Pada umumnya, selama ini rakyat Karawang banyak bertanya, sebab tidak ada kejelasan dari pihak Disperkim Provinsi Jabar dalam hal Proyek Aiun-Alun Karawang senilai Rp 19 Milyar tersebut. Yakin seribu yakin, Desainer Alun-Alun Karawang di luar ekspektasi.
Seharusnya, Disperkim Provinsi Jabar terbuka ditantang untuk klarifikasi masukan RAB Proyek Alun-Alun Karawang yang viral dan sangat meresahkan akal sehat rakyat Karawang Jawa Barat.
Rakyat Karawang dengan senang hati mohon jawaban serta penjelasan dari PPK Disperkim Provinsi Jabar, agar transparansi, agar semua urusan menjadi terang-benderang permasalahannya.
Dengan adanya penjelasan tentang kasus Alun-Alun Karawang senilai Rp.19 Milyar yang diduga oleh masyarakat Karawang syarat dengan tindak pidana Korupsi itu, sebab fisik proyek tersebut sangat buruk dan sangat mengecewakan masyarakat.
Seperti diketahui sebelumnya, belum genap satu bulan Alun-Alun Karawang diresmikan Bupati Cellica (sekarang Mantan Bupati). Tiba-tiba Sabtu 25 November Alun-Alun Karawang ditutup untuk umum.
Lalu dipasangi spanduk, bertuliskan: “Mohon Maaf Sementara Ditutup Sedang Dalam Masa Perbaikan.” Berarti proyek Alun-Alun Karawang senilai Rp.19 Milyar itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Buktinya fasilitas Alun-Alun Karawang mengalami kerusakan, rumput sintetis berantakan, lampu-lampu tidak menyala, lantai kotor menjijikkan, atap yang bocor merembes ke dinding dan kondisi dibeberapa dinding mengalami keretakan.
Kini di depan tangga Alun-Alun Karawang terpasang spanduk dari Disperkim Provinsi Jabar bertuliskan: "Mohon Maaf Sementara Ditutup Sedang Dalam Masa Perbaikan”. Sabtu (25/11/2023).
Mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana diduga terlibat, tapi Plt Bupati Karawang H Aep Syaepuloh tidak tahu-menahu dan tidak terlibat dalam urusan Proyek Alun-Alun Karawang yang viral tersebut, menurut bocoran beberapa sumber pejabat di Pemkab Karawang. (***TIM)
