Karawang Post – Nuansa kebersamaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Dirgahayu Hari Korpri 2025 yang berjargon “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju” masih terasa hangat baru kemarin.
Namun hari berikutnya kericuhan mewarnai pertemuan antara ratusan pensiunan PNS dengan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang, memanas, hampir ada yang mau adu jotos. Senin (01/12/2025).
Pasalnya, para pensiunan menuntut pencairan uang “kadeudeuh” (dana purna bakti) sebesar Rp14 juta yang tak kunjung cair, sementara pengurus KORPRI mengaku kas organisasi kosong akibat masalah warisan kepengurusan periode sebelumnya.
Ketua KORPRI Kabupaten Karawang, Asip Suhendar, yang didampingi oleh Ridwan Salam, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ketidaksanggupan KORPRI membayar uang kadeudeuh sebesar Rp14 juta disebabkan ketiadaan dana yang ditinggalkan oleh pengurus lama.
“Uangnya kurang, enggak ada. Kalau ditanya uangnya ke mana, ya saya tidak hapal dulunya seperti apa. Saat serah terima (dari pengurus lama), uang tunai limit sama sekali, aset juga belum semuanya jelas,” tegas Asip.
Asip menjelaskan bahwa angka Rp14 juta yang dituntut para pensiunan merupakan hasil perhitungan kepengurusan lama yang dinilai tidak realistis dan salah hitung sejak awal.
Ia menegaskan, jika KORPRI memaksakan membayar Rp14 juta sesuai tuntutan, organisasi tidak akan pernah mampu melunasi tunggakan tersebut sampai kapan pun.
“Kalau sekarang dipaksakan 14 juta, sampai kapan pun enggak akan kebayar. Justru dengan opsi dibayar Rp7 juta itu supaya dana bisa bergulir dan targetnya tahun depan bisa selesai,” tambahnya.
Menanggapi ketidakpercayaan para pensiunan yang menduga uang tersebut “dimainkan”, Asip menegaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh agar aliran dana menjadi transparan.
“Makanya kita pakai pemeriksaan KAP supaya jelas. Hasilnya ya, tidak ada dana cukup,” timpal Asip.
Namun situasi kembali memanas, Forum klarifikasi yang diharapkan mampu memberi titik terang justru pecah menjadi kericuhan dan berakhir tanpa keputusan setelah pengurus Korpri memilih meninggalkan ruangan.
Sejak menit-menit awal, suasana forum tampak membara. Ketegangan meledak ketika seorang pengurus Korpri, diduga melontarkan ucapan bernada merendahkan kepada peserta berkata kasar: “guru-guru garoblog”. Kalimat itu sontak menyulut amarah para pensiunan guru yang hadir.
“Saya tersinggung. Kami ini guru semua, masa dibilang begitu,” protes salah satu peserta dengan suara bergetar menahan emosi, Senin (1/12/2025).
Beberapa peserta mengaku mendengar langsung ucapan tersebut dan menilai pengurus Korpri bersikap tidak profesional. Alih-alih reda, adu argumentasi justru membuat forum makin panas dan sulit dikendalikan.
Kericuhan memuncak saat peserta terus menuntut penjelasan mengenai nasib dana kadeudeuh yang bertahun-tahun tak kunjung cair. Namun bukannya menjawab, sejumlah pengurus Korpri justru memilih angkat kaki meninggalkan forum.
“Belum ada keputusan. Mereka malah bubar begitu saja. Tidak sopan,” ujar seorang anggota Pejuang Dana Korpri Terpending (PDKT) dengan nada kecewa.Padahal sekitar 580 peserta telah hadir, banyak di antaranya datang dari luar kota demi mencari kepastian soal hak mereka.
Kenapa janji cair Rp14 juta menyusut jadi Rp7 juta, banyak peserta meradang. Akar kemarahan peserta bukan tanpa alasan. Besaran dana kadeudeuh yang sebelumnya dijanjikan Rp14 juta, tiba-tiba menyusut menjadi Rp7 juta tanpa dasar penjelasan yang jelas. Perubahan drastis ini membuat peserta kian curiga.
Pengurus mengaku ‘Tidak Tahu Apa-apa’, peserta makin murka. Saat peserta meminta penjelasan lengkap aliran dana, perwakilan pengurus justru mengaku tidak memahami persoalan karena merupakan pengurus baru.
“Kami pengurus baru, tidak tahu apa-apa,” ujar salah satu pengurus. Pernyataan itu memantik amarah yang lebih besar.“Kalau begitu kenapa mau jadi pengurus? Jabatan itu ada konsekuensinya!” balas seorang anggota PDKT lantang, membuat ruangan semakin riuh.
Keributan menjalar ke luar gedung. Ketegangan tak berhenti di dalam forum. Di luar ruangan, perdebatan kembali pecah ketika sejumlah peserta menegur pengurus terkait ucapan kasar yang disebut dilontarkan sebelumnya.
Hingga kini, tidak ada keputusan final yang disampaikan Korpri. Ketidakjelasan perubahan angka pencairan, inkonsistensi informasi, hingga dugaan kurangnya transparansi membuat polemik dana kadeudeuh ASN Karawang makin liar dan jauh dari penyelesaian. (***TIM)
