Tahun 2026: Ketika Negara Diuji dan Rakyat Diminta Bertahan Hidup

 “Manusia seperti Sisyphus tokoh dalam mitologi Yunani yang paling terkenal sebagai simbol penderitaan tanpa akhir dan usaha sia-sia, tetapi juga sering ditafsirkan sebagai lambang keteguhan manusia” (Heigel)

Tahun 2026 datang bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan tarikan napas panjang, terengah-engah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, selain kemiskinan umum mencatat kemiskinan ekstrem 2,38 Juta orang atau 0,85% dari total populasi hidup dalam kondisi sangat miskin (dalam standar 2,15 US Dolar perhari). Atau garis kemiskinan rakyat dipatok 36 ribu rupiah perhari.

Kualitas hidup macam apa rakyat cuma punya duit 36 ribu perak di kantong perhari, disebut cukup oleh Negara? Data kemiskinan rakyat tahun 2026 pasti lebih membeludak daripada tahun kemarin, karena duit 100 ribu belanja di pasar emak-emak menjerit, 100 ribu tiada arti. 

Banyak hal di negeri ini terasa tidak baik-baik saja. Bukan karena bangsa ini kehilangan harapan, tetapi karena beban persoalan yang menumpuk belum juga menemukan jalan keluar yang adil dan tuntas. Korupsi tiada jeda, bencana alam yang aneh, banjir surut yang tampak kayu glondongan.

Harga kebutuhan pokok fluktuatif, lapangan kerja tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja pengangguran merajalela, serta daya beli masyarakat yang terus tertekan menjadi kenyataan hidup sehari-hari.

Di banyak rumah rakyat, pada umumnya perencanaan hidup digantikan oleh sekadar bertahan hidup. Rakyat belajar menghemat bukan untuk menabung masa depan, tetapi agar bisa melewati hari ini. Hari ini adalah hari ini, hari esok soal nanti. Kencangkan ikat pinggang.

Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap institusi negara mengalami ujian berat. Ketika hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas, ketika kasus demi kasus mencederai rasa keadilan.

Masyarakat mulai bertanya: masihkah negara sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat? Pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan jeritan hati yang ingin didengar.

Ruang demokrasi pun terasa menyempit oleh polarisasi, kegaduhan, dan saling curiga. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekayaan justru kerap berubah menjadi sumber konflik. Di Surabaya Jawa-Timur nyaris terjadi perang antar suku.

Media sosial mempercepat arus informasi, namun juga mempercepat kesalahpahaman. Akal sehat sering kalah oleh emosi dan kepentingan sesaat.

Namun di tengah kondisi yang tidak ideal ini, satu hal masih tetap bertahan: Lihatlah daya lenting rakyat. Di desa-desa, gotong royong masih hidup. Di kota-kota, solidaritas tumbuh dalam bentuk-bentuk sederhana.

Banyak yang jatuh, tetapi tidak sedikit yang memilih bangkit dengan cara yang jujur dan bermartabat. Tahun 2026 seharusnya menjadi cermin bersama. Negara diuji bukan hanya oleh krisis ekonomi sosial, bencana atau tekanan global, tetapi oleh keberanian untuk jujur pada diri sendiri.

Mengakui bahwa ada yang keliru bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju perbaikan. Harapan tidak lahir dari pidato panjang, tetapi dari kebijakan yang adil, hukum yang tegas dan setara, serta kehadiran negara yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Ketika negara mau mendengar, rakyat pun akan kembali percaya.

Tahun 2026 mungkin bukan tahun yang mudah. Tetapi justru di masa seperti inilah arah bangsa ditentukan: apakah kita terus menormalisasi ketidakadilan, atau bersama-sama merawat harapan dengan kerja nyata.

Negara boleh sedang tidak baik-baik saja, namun masa depan masih bisa diselamatkan – jika keberpihakan pada kebenaran benar-benar menjadi kompas utama. (***Heigel)