Karawang Post – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang hingga pekan ketiga Agustus 2026 tercatat mencapai 65,73 persen dari target sekitar Rp2 triliun. Meski masih berada di bawah capaian ideal triwulan ketiga, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang optimistis penerimaan daerah akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., mengatakan bahwa secara umum realisasi PAD pada periode triwulan ketiga diharapkan telah melampaui 70 persen. Namun demikian, pihaknya tetap yakin berbagai potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal masih dapat dioptimalkan pada sisa waktu tahun anggaran 2026.
“Pada awal-awal tahun kita menggenjot PAD. Jadi memasuki triwulan ketiga ini tinggal menggali potensi-potensi yang belum tergarap pada awal tahun,” ujar Sahali.
Menurutnya, optimalisasi PAD terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan daerah, pemutakhiran data objek pajak, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Bapenda juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang penting PAD. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar, terutama ketika terjadi transaksi tanah dan bangunan bernilai tinggi di wilayah Karawang.
Selain BPHTB, Bapenda mengimbau masyarakat agar segera melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
Meski optimistis, Sahali mengakui pencapaian target PAD secara penuh masih menjadi tantangan. Berdasarkan proyeksi yang dimiliki Bapenda, realisasi PAD hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai sekitar 90 persen dari target yang telah ditetapkan.
Target PAD Karawang tahun 2026 sebesar Rp2 triliun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang berada di kisaran Rp1,7 triliun. Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia.
Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
Selain mengejar target PAD, Bapenda juga terus memperkuat fondasi kemandirian fiskal daerah melalui berbagai inovasi dan perluasan basis pajak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bapenda juga mengimbau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Karawang untuk menggunakan pelat nomor kendaraan beridentitas Karawang pada kendaraan operasional mereka.
Menurut Bapenda, langkah tersebut berpotensi meningkatkan kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah.
Di sisi pelayanan, Bapenda terus mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui program Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Melalui program jemput bola tersebut, masyarakat dapat mengurus administrasi PBB-P2 maupun BPHTB secara lebih mudah tanpa harus datang ke kantor pelayanan pusat.
Layanan PATEN telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Jatisari dan Kecamatan Karawang Barat.
Sementara itu, sejumlah sektor potensial lainnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya sektor kuliner, menyusul sorotan DPRD Kabupaten Karawang terkait dugaan tunggakan pajak bernilai miliaran rupiah dari sejumlah restoran siap saji berskala besar.
Optimalisasi pengawasan terhadap sektor-sektor potensial tersebut diharapkan dapat menambah penerimaan daerah pada sisa tahun anggaran 2026.
Dengan berbagai strategi yang dijalankan, mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, perluasan basis penerimaan hingga peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap PAD terus bertumbuh dan menjadi fondasi yang kuat bagi pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***TIM)
