Karawang Post – Bandung, 17 Juli 2025 – Organisasi Masyarakat (Ormas) XTC INDONESIA berkunjung ke Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, dalam rangka giat audiensi penyampaian aduan masyarakat. Dalam giat perwakilan DPD Ormas XTC (Jabar) itu diterima oleh Bapak Lutfi selaku TU Dinas Bina Marga Jabar.
Dalam audiensi tersebut yang berlangsung di kantor Dinas Bina Marga Jabar, Irfan M Ramdhan (“A” Bon) selaku Korlap I DPD XTC Jabar menyampaikan aduan masyarakat terkait dugaan kelalaian yang disengaja pada beberapa pekerjaan di Dinas Bina Marga Provinsi Jabar. Dengan dukungan hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
DPD XTC Jabar mendesak Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jabar agar dapat melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut, namun sangat disayangkan pejabat Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang diharapkan tidak bisa hadir.
Irfan (”A” Bon) mengatakan, “kita kecewa karena kepala dinas dan sekertaris dinas tidak bisa hadir menemui kami, jadi tidak ada jawaban yang jelas, katanya yang bersangkutan sedang menghadiri undangan Pak KDM, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang hajatan, menikahkan anaknya,” katanya.
DPD XTC Jabar meminta agar masalah ini bisa segera di klarifikasi oleh Dinas, jika di abaikan XTC siap membuka laporan ke Kejaksaan atas kasus ini, tambahnya.
Pengurus DPC XTC Kabupaten Karawang Edwarddoparis di tempat yang sama mengatakan, "saya minta kepada perwakilan Dinas untuk segera bisa menerima kami kembali dalam ruang audiensi, tentunya dengan pihak-pihak terkait. Kalau ini tidak di indahkan mungkin langkah lanjutan bakal kami lakukan dengan membuka laporan ke Kejaksaan,” tegasnya.
DPD XTC Jabar dalam hal ini telah menunjukan sinergitas terhadap pemerintah, Gubernur Jabar Kang Dedy Mulyadi, sehubungan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jabar itu sendiri yang dinilai masyarakat sangat baik.
Namun yang terjadi di lapangan masih banyak oknum Dinas yang malah menimbulkan kerugian Negara akibat kelalaian pekerjaannya.
Sementara itu, Heigel, Pengamat Sosial Politik dan juga sebagai pengurus DPC XTC Kabupaten Karawang mengatakan, meminta Dinas Bina Marga Jabar koperatif, dan harus bisa menjelaskan dengan transparan tentang temuan Pemeriksaan BPK, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2023.
“Soal pembelian bahan bakar dan pelumas yang tidak dilengkapi deliveri order resmi, hingga ada 5 DO yang tidak valid dalam jumlah dan lokasi yang berbeda, dan juga tidak ada verifikasi volumenya,” ucap Heigel.
“Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar juga dinilai belum optimal mengawasi. PPK yang tidak efektif, dan kurang cermat dalam merencanakan serta mengendalikan proyek.
Masih kata Heigel, masyarakat juga mempertanyakan Total anggaran Rp.59,8 Triliun, realisasinya Rp.4,2 Triliun (90,63%). Hingga permasalahan utama penggunaan BBM yang tidak didukung dokumen resmi, adanya kelebihan bayar pekerjaan akibat pengawasan tidak efektif dan berpotensi mengakibatkan kerugian Negara Rp.3,95 miliar,“ tutup Heigel. (***TIM)
