Salam Solidaritas: "Selamat Hari Buruh"

Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar dalam Karikatur

The Karawang Post.Com -

Mayday kembali hadir ditengah kegelisahan kaum buruh yang sedang gundah dengan segudang permasalahan, seperti ancaman  PHK, peraturan yang tidak pro-buruh, Revisi Undang-Undang 13/2003 yang kembali direncanakan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tak kunjung selesai. Menjamurnya sistem kerja kontrak dan outsourching sampai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang masih tidak layak, yang semua ini menjadi musuh nyata bagi kalangan kaum buruh/pekerja.

Maka hal yang wajar jika kemudian Mayday dilakukan oleh kalangan buruh menjadi hari dimana mereka dapat mengapresiasikan semua kegelisahan tsb, apakah dalam bentuk aksi damai, aksi konvoi di jalanan dengan atribut pekerja atau malah dilaksanakan dengan acara seremonial.

Namun lagi-lagi moment tahunan ini masih menjadi momok yang begitu meresahkan bagi kalangan pengusaha dan bahkan pihak pemerintah, sehingga berbagai pola dan strategi dilakukan dalam upaya menciptakan kondusifitas dan stabilitas wilayah, seakan buruh ini identik dengan anarkis atau menjadi bagian masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban. 

Paradigma inilah yang harus dikikis secara perlahan dan harus dihilangkan  dari cara pandang pemerintah dan pengusaha dalam menyikapi Mayday saat ini. Sudah seharusnya pemerintah sebagai wasit dalam setiap persoalan buruh dan pengusaha melakukan upaya dalam rangka penciptaan sinergitas antara kedua stakeholder tersebut.

Hal serupa persis dirasakan oleh kalangan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten Karawang, segudang permasalahan yang tak kunjung selesai, dari mulai perselisihan hubungan industrial, PHK, dll, yang semua itu selalu saja buruh yang menjadi korban.

Ironisnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang menjadi penengah dalam setiap persoalan, terkesan selalu cuci tangan, padahal sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai institusi bidang ketenagakerjaan melalui pengawasan, pembinaan dan PPMS sebagai tulangpunggung Disnaker, namun lagi-lagi Tupoksi tsb hanyalah wacana dan khayalan, sehingga wajar jika kemudian kalangan buruh  menilai kinerja Disnaker “mandul.”

Berbeda dengan perayaan Mayday tahun lalu, Mayday saat ini  begitu terasa sangat berbeda. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sinergitas dengan kalangan buruh dan pengusaha, produk hukum dalam bentuk Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan telah disahkan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi payung hukum ketenagakerjaan di Kab. Karawang. 

Tentulah keberadaan Perda ini menjadi bukti bagi keseriusan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Drs. H. Ade Swara. MH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum buruh. Tentulah Perda ini sedikit besarnya dapat mengobati penderitaan kaum buruh/pekerja ditengah semakin kompleksnya permasalahan.

Hal yang wajar pula jika Mayday 2011, kalangan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan FSPMI yang merupakan organisasi pekerja terbesar di Kab. Karawang yang didukung oleh Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB), Madani Institute dan Garda Metal lebih memilih perayaan Mayday tahun ini diadakan secara seremonial sebagai bentuk rasa syukur atas disahkannya Perda Kab. Karawang No.1 Tahun 2011. Tinggal menunggu beberapa peraturan bupati sebagai turunan dari Perda tsb.

    5 PESAN MORAL MAYDAY 2011
1. Pengusaha wajib mentaati isi Perda No.1 Tahun 2011.
2. Aparat penegak hukum (Satpol PP) harus berani menegakkan 
    Perda.
3. Perbaiki kinerja Disnaker (Harus proporsional dan profesional).
4. Ciptakan sinergitas antara buruh – pengusaha dan pemerintah.
5. Ciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
    Karawang.