Karawang Post- Gonjang-ganjing pembangunan infrastruktur Puncak Sempur menjadi polemik, pro-kontra di masyarakat Karawang kian meruncing. Kawasan wisata Puncak Sempur jadi semakin masyhur.
Pembangunan
yang dilakukan Pemkab Karawang di salah satu titik pegunungan Sanggabuana Karawang
Selatan itu Puncak Sempur, saat ini bisa disejajarkan dengan destinasi wisata
pegunungan seperti Lembang atau kawasan Puncak Bogor.
Akses
jalan menuju Puncak Sempur saat ini telah memadai untuk ditempuh kendaraan roda
empat. Demikian pula, aliran listrik telah sampai ke Puncak Sempur, sehingga
kawasan tersebut tidak lagi gelap-gulita di malam hari seperti dulu.
Kawasan
rekreasi Puncak Sempur yang bisa dinikmati wisatawan saat ini, tidaklah dicapai
secara “Simsalabim”. Butuh perjuangan panjang yang dilakukan para pemimpin,
mulai dari tingkat Desa, Camat, Kepala Dinas, Sekda sampai Bupati Karawang.
Lokasi
awal Puncak Sempur dulunya kawasan hutan. Untuk menuju kawasan itu, warga harus
berjuang keras menempuh jalan terjal menerjang semak belukar. Hasil bumi warga desa
seperti pisang, turubuk, singkong dan lainnya harus digotong, dipanggulnya
hingga menuju ke pasar.
Tidak
ada transportasi yang bisa menggapai kawasan Puncak Sempur pada saat itu, karena kondisinya sangat jauh berbeda dengan saat ini. Sekarang Puncak Sempur sudah
bisa dijangkau oleh kendaraan. Bahkan kawasan Puncak Sempur semakin ramai oleh para
pengunjung sejak berdirinya objek wisata alam dan wisata kuliner.
“Banyak
warga Cintalaksana yang terserap bekerja di tempat wisata itu. Petani pun kini
semakin mudah mengangkut hasil ladangnya,” kata Maman, mantan Kades
Cintalaksana, Jum’at (18/8/2023).
Kongkalikong
di Puncak Sempur
Namun
sekarang, pembangunan infrastruktur Puncak Sempur dipersoalkan berbagai
kalangan, viral di medsos dan menjadi polemik berkepanjangan masyarakat
Karawang.
Banyak
tuduhan serius, proyek-proyeknya diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi
di Dusun Fiktif Datar Kopi dan Puncak Sempur, mulai diketahui dari daftar POKIR
salah satu Anggota DPRD Karawang berinisial JS.
Dalam
POKIR tersebut banyak menyebut Dusun Datar Kopi, dan proyek tersebut banyak yang
merupakan proyek penunjang kegiatan usaha pribadi oknum pengusaha.
Seperti
diketahui POKIR (Pokok-Pokok Pikiran) yang merupakan aspirasi masyarakat
dititipkan kepada anggota DPRD agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Masyarakat
yang mempunyai usaha ternyata bisa menitipkan aspirasinya untuk kepentingan
pribadi.
Hal
lainnya, Kasus Puncak Sempur itu pun memunculkan nama-nama besar, selain oknum ASN
di Dinas PUPR yang bermain, ikut disebut-sebut nama Sekda Acep Jamhuri dan Bupati
Karawang Cellica Nurrachadiana ikut terlibat.
Heigel:
Bakal Banyak Polemik di Tahun Politik
Terlepas
dari carut-marut semua itu, Menurut pengamat sosial politik Heigel mengatakan, tahun
ini tahun politik, berlanjut Bupati akan menjadi Mantan Bupati, Sekda akan
menjadi Mantan Sekda, Anggota Dewan akan menjadi Mantan Anggota Dewan. Lame Duck,
Menembak Bebek Lumpuh.
“Old
Politician akan segera pergi, tidak berpengaruh lagi, meninggalkan
jabatannya. Seluruh kebijakannya yang lama akan disorot, diaudit, selama dia
berkuasa. Tapi karena semua kuasa anggaran itu kan di eksekutif, bukan legislatif
yang kebijakannya hanya mengusulkan saja,” ujar Heigel.
Anggota
DPRD hanya mengusulkan kepada dinas terkait, kemudian dinas yang mengurus
segala sesuatu, administratif, pencairan keuangan. Pihak investor juga tidak
bisa disalahkan, karena investor tergantung arahan dari pihak dinas terebut.
Jadi intinya, dinaslah yang harusnya paling bertanggung jawab dalam polemik pro-kontra kasus pembangunan infrastruktur Puncak Sempur di masa akhir jabatan lengsernya Bupati Karawang tutup tahun ini,” ujar Heigel. (***TIM)
